Jakarta, Gatra.com- Di tengah euforia dan semangat HUT RI ke-76, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga bersemangat melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengecek penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa (17/8).

Sidaknya di RT 007/RW 010, Kelurahan Klender, Muhadjir menemukan masalah penyaluran bansos yang tidak merata. Dia menemukan banyak warga di wilayah tersebut memerlukan bansos dan sangat layak mendapatkan bantuan sosial, tetapi belum mendapatkan bansos reguler. Selain itu, ada beberapa warga telah memiliki Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS), sebelumnya mendapatkan bansos reguler seperti PKH dan/atau Program Sembako (BPNT). Tetapi sejak awal tahun mengatakan bantuannya tidak ada lagi.

Menurut Menko PMK, kasus seperti ini sangat sering ditemukan di daerah lain atau daerah kumuh yang merupakan kantong-kantong kemiskinan. "Ini hampir terjadi di semua tempat slum daerah kumuh, bahwa di antara warga tadi ada yang dapat, ada yang tidak, ada yang sudah dapat Kartu Keluarga Sejahtera tapi gak dapet duitnya. Jadi ini masih macam-macam di lapangan," ujarnya.

Sebelumnya, Menko PMK pernah mengecek bansos di kampung nelayan Muara Angke, Jakut. Juga di wilayah pulau-pulau NTT, Gresik (Jatim), Tangerang (Banten), Banjarmasin (Kalsel), Balikpapan (Kaltim), serta Tanjung Pinang (Kepulauan Riau).

Muhadjir menerangkan, masalah belum meratanya bansos ini disebabkan oleh data yang belum sempurna. Kata dia, DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) harus disempurnakan, melalui updating data lapangan yang harus dicermati dan disempurnakan.

Menurut dia, DTKS merupakan data yang harus didasari oleh realita kenyataan di lapangan. Karenanya, data lapangan perlu disempurnakan agar program-program bansos dari pemerintah bisa akurat dan tepat sasaran diterima warga yang membutuhkan.

"Jangan sampai daerah slum ini, yang mestinya itu sebagian besar dia harus dapat, karena masuk kelompok enclave (daerah kantong) keluarga miskin ekstrem, banyak warga sangat layak tetapi tidak mendapatkan bantuan atau pembagiannya tidak merata. Padahal mestinya mereka harus dapat," ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir meminta kepada pihak Kementerian Sosial (Kemensos) bersama-sama Dinsos, agar segera menangani penyempurnaan data. Dia kembali menegaskan agar penyempurnaan data DTKS harus benar-benar melihat realita di lapangan. Karena, dengan menetapkan data dari lapangan, masalah penyaluran bansos yang tidak merata bisa diatasi.

"Data pokoknya harus terus disempurnakan, dicek di lapangan kayak apa sih sebetulnya realita di lapangan. Tidak cukup dengan angka kemudian main kuota, tempat ini dikasih sekian tanpa berangkat dari angka kemiskinan atau kenyataan di lapangan," ujarnya.

"Mudah-mudahan dengan pemantauan kunjungan lapangan ini atau uji petik, dimana kita tidak mungkin seluruh Indonesia kita lakukan), tapi kita mencari enclave-enclave, kantong kemiskinan ekstrem dan kemudian kita akan cari jalan keluarnya," pungkas Muhadjir Effendy.