Jakarta, Gatra.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dradjad Wibowo mengomentari Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2022, di mana salah satu poinnya memuat tentang penurunan alokasi anggaran pemerintah untuk perlindungan sosial. 

Menurutnya pengurangan anggaran untuk perlindungan sosial masih belum tepat bila dilaksanakan pada tahun depan.

Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp427,5 triliun untuk perlindungan sosial pada tahun 2022. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp60,3 triliun jika dibandingkan anggaran perlindungan sosial tahun 2021 yang mencapai Rp487,8 triliun.

"Ini masih belum tepat waktu. Masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian,” ujar Dradjad dalam Diskusi Publik INDEF Merespon Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2022, Selasa (17/08).

Dradjad meragukan alasan pemerintah yang menurunkan angggaran perlindungan sosial berdasarkan optimisme kasus harian Covid-19 mengalami penurunan dan herd immunity akan tercapai pada tahun 2022, sehingga akan menjadi sinyal positif bagi perekonomian masyarakat.

Drajad menyinggung cakupan vaksinasi Indonesia baru mencapai 10,4 persen dari total penduduk. Masih di bawah rata-rata dunia yang telah mencapai 23,6 dari data terkait. Menurutnya, belum ada jaminan akan tercapainya herd immunity di tahun 2022 mendatang.

Selain itu, Drajad menyebutkan bahwa hingga kini pemerintah tidak mempunyai data terkait porsi dan tingkat antibodi masyarakat selepas menjalani vaksinasi Covid-19. Ia menilai bahwa tanpa data tersebut akan sangat berisiko bila pergerakan manusia dilonggarkan kembali. Pasalnya tingkat penularan Covid-19 dapat kembali meninggi.

Drajad menilai bahwa sebelum Covid-19 dapat diatasi, dalam artian dapat diubah menjadi penyakit yang mudah diobati, maka pemerintah baru bisa membicarakan pengurangan anggaran perlindungan sosial.

"Selama Covid-19 belum dapat diatasi, maka program perlindungan sosial amat sangat krusial. Program ini harus berada dalam jantung program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi," katanya.