Kuala Lumpur, Gatra.com - Kabinet Malaysia telah mengajukan pengunduran diri kepada raja. Kabar itu disampaikan seorang menteri pemerintah, pada Senin (16/8).

Dikutip Channelnewsasia, Senin (16/8), Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Khairy Jamaluddin menulis dalam Instagramnya bahwa: "Kabinet telah mengajukan pengunduran diri kami kepada Agong (raja). Terima kasih atas kesempatan untuk, sekali lagi, melayani bangsa. Semoga Tuhan memberkati Malaysia."

Pada Senin pagi, Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin memimpin rapat Kabinet, sebelum melanjutkan audiensi kerajaan dengan Raja Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

Media Malaysia pun telah melaporkan bahwa dia akan berbicara kepada negara sesegera mungkin.

Pengunduran diri Kabinet terjadi di tengah pergolakan kekuatan politik yang sedang berlangsung di Malaysia.

Awal bulan ini, sejumlah anggota parlemen Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang dipimpin presiden partai Ahmad Zahid Hamidi, menarik dukungan mereka untuk Muhyiddin, dengan mengorbankan mayoritas parlemennya yang mulai berkurang.

Perdana menteri awalnya bersikeras bahwa dia masih memimpin mayoritas parlemen, dan berjanji untuk membuktikan legitimasinya melalui mosi percaya yang dijadwalkan akan diajukan di parlemen pada 7 September.

Jumat lalu, Muhyiddin muncul dalam pidato yang disiarkan televisi untuk mencari dukungan bipartisan, agar tetap bertahan dari mosi percaya diri.

Namun, usulannya ditolak oleh Pakatan Harapan (PH), yang mengatakan bahwa ini pada dasarnya adalah pengakuan terbuka bahwa ia telah kehilangan dukungan dari mayoritas Majelis Rendah. Blok oposisi pun memintanya untuk mundur.

UMNO juga mengatakan tidak akan mempertimbangkan tawaran dari "seseorang yang tidak lagi memiliki legitimasi", dengan menambahkan bahwa tawaran itu dapat diistilahkan sebagai "penyuapan terbuka".

Muhyiddin adalah presiden dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) yang memimpin pemerintahan Perikatan Nasional.

Dia dilantik sebagai perdana menteri kedelapan negara itu pada 1 Maret 2020 setelah perebutan kekuasaan, yang membuatnya menarik “Bersatu” keluar dari koalisi PH yang berkuasa saat itu dan menyebabkan kejatuhan pemerintahan. 

Selama 17 bulan masa jabatannya sebagai perdana menteri, Muhyiddin telah dikritik beberapa pihak karena gagal memimpin pemerintah Malaysia secara efektif dalam menangani pandemi COVID-19.

Malaysia berada di tengah gelombang COVID-19 yang paling mematikan, dengan jumlah infeksi harian melebihi 20.000 kasus.

Secara total, negara ini telah mencatat lebih dari 1,4 juta kasus COVID-19 dan lebih dari 12.000 kematian.