Jakarta, Gatra.com - Rektor Universitas Yarsi, Fasli Jalal menyebut bahwa pemerinath harus mengkaji ulang pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN). 

Karena menurutnya, standarisasi nasional atas penerimaan yang dilakukan PTN melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN sejatinya sudah cukup untuk menjadi identitas penjagaan kualitas nasional dalam penerimaan mahasiswa baru.

Namun, dengan makin maraknya penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri yang dilakukan PTN, hal ini dirasa dapat menggangu kualitas standar penerimaan mahasiswa. Apalagi, jalur mandiri tersebut juga diyakini akan berdampak negatif bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang belakangan memang menggantungkan penerimaan mahasiswa barunya dari hasil penerimaan mahasiswa yang dilakukan PTN.

“Kami di swasta sebagian besar menunggu dulu gerakan dari penerimaan mahasiswa di PTN. Hanya segelintir dari PTS kita yang nyaman bersaing kapanpun tidak masalah. Itu adalah bagian dari PTS swasta yang elit. Tapi bagian cukup besarnya, mereka akui tidak bisa langsung bersaing dengan PTN,” kata Fasli Jalal dalam webinar Seleksi Ujian Mandiri PTN, Buat Gaduh Penerimaan Mahasiswa Baru PTS, Kamis (12/8).

Fasli menyebut makin banyaknya jalur dan jumlah penerimaan mahasiswa yang dilakukan PTN tentunya berdampak pada keberlangsungan PTS. Karena harus diakui penerimaan mahasiswa baru masih menjadi faktor utama dari berjalannya PTS saat ini.

“Belum lagi dampak covid terjadi pada berkurangnya mahasiswa di PTS hingga 30 persen. Ini gangguan besar terhadap pelaksanaan perguruan  tinggi yang bermutu,” bebernya.

Karenanya, PTS meminta transparasi dan rasionalitas dari pemerintah terhadap penerimaan mahasiswa baru di PTN. Utamanya terkait penjelasan mengapa terjadi kenaikan kuota penerimaan yang dilakukan oleh PTN di tiap tahunnya. 

Menurut Fasli, idealnya peningkatan jumlah kuota penerimaan mahsiswa dibarengi oleh ketersediaan sumberdaya pengajar dan fasilitias penunjang pembelajaran.

Fasli mengaku, di PTS semua penerimaan harus tetap terus dijaga dengan rasio dosen dan mahasiswa yang  tidak bisa main-main. Serta rasio sarana prasarana dengan mahasiswa dan berbagai hal-hal yang harus dipenuhi. 

“Kita juga ingin dengar rasionalitas pemerintah dan legal aspek yang jelas bagaimana positioning dari peneriaan maba jalur PTN mandiri. Ini juga menentukan bagaimana ada standar nasional yang dilakukan dan penerimaan uang kuliah yang diatur ketat,” katanya.