Temanggung, Gatra.com- Juru Bicara Fraksi Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Daniel Indra Hartoko menyoroti dampak dari keputusan pemerintah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pasalnya ada dampak ekonomi yang begitu besar di masyarakat, terutama kalangan UMKM dan para pedagang kaki lima (PKL).

Melihat realitas di lapangan banyak PKL dan pelaku UMKM lainnya mengeluh pendapatannya berkurang drastis akibat ada pembatasan dalam pergerakan orang, dan pembatasan jam buka lapak bagi PKL. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung diminta bersikap bijaksana dalam hal ini.

"Kami menyoroti dampak PPKM yang telah menjadi pro dan kontra di masyarakat, apalagi PPKM ini berseri berjilid, seperti PPKM Darurat, PPKM Mikro, PPKM Level 4. Satu yang terdampak pasti UMKM, PKL, ini tentu harus disikapi dengan kebijakan dari pemerintah daerah,"katanya Selasa (10/8/2021).

Artinya, harus ada pengimbang kebijakan pemerintah daerah, meski Fraksi Gerindra sepakat dengan pembatasan ini. Akan tetapi pemerintah daerah harus bijak mensikapi kegiatan PPKM itu sendiri dan harus ada upaya riil dalam membantu PKL atau pelaku UMKM yang terdampak.

"Saran untuk Pemkab Temanggung terkait dampak PPKM ini. Pertama, kuatkan UMKM karena ini menjadi sektor yang paling terdampak termasuk PKL. Kedua dorong pergerakan sektor mikro yang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Mereka kan yang terdampak langsung, ganti uang mereka ketika harus tutup di jam 20.00, jadi semacam kompensasi, gunakan itu tidak apa-apa sebab ini harus menjadi prioritas,"pintanya.

Kedua Pemkab Temanggung bisa mengambil langkah menggerakkan sektor mikro. Bahkan anggaran-anggaran dari APBD untuk belanja pembangunan bisa digunakan sebagai pemantik, atau pengungkit sektor mikro, misalnya melalui padat karya.

"Jadi mereka orang Temanggung punya belanja pembangunan di tingkat desa misalnya, atau di Kabupaten Temanggung akan membangun apa. Maka jadikan lah ini pengungkit atau stimulus padat karya, sing nyambet gawe entuk bayar bayarannya buat belanja di warung tetangga maka dengan ini sektor mikro akan berputar,"terangnya.

Kendati demikian, Daniel mengapresiasi telah ada imbauan dari Bupati Temanggung HM Al Khadziq yang meminta agar seluruh ASN di jajarannya ikut belanja ngalirisi dagangan PKL di Temanggung. Langkah itu juga merupakan salah satu solusi, meski belum bisa 100 persen menyelesaikan masalah sebagai dampak dari pandemi global ini.

Bupati Temanggung HM Al Khadziq sebelumnya menginstruksikan ASN di jajarannya untuk membantu nglarisi PKL yang terdampak PPKM. Menurutnya ASN adalah yang secara pendapatan tetap stabil sehingga ada baiknya di saat seperti ini saling membantu dengan cara ikut nglarisi PKL.

"Sektor kaki lima adalah salah satu tempat bergantung banyak penduduk, sehingga perlu diperkuat agar ekonomi sektor informal tetap bertahan. Sementara PNS itu ekonominya stabil tidak terpengaruh Covid. Maka dalam keadaan sulit begini mereka harus perduli membantu pihak yang susah, salah satunya dengan belanja di kaki lima, jajanan PKL itu enak-enak lho dan murah jadi rugi kalau PNS nggak mau jajan di PKL," katanya.

Instruksi Bupati HM Al Khadziq itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 012 Tahun 2021 tertanggal 16 Juli 2021. Berisi tentang gerakan peduli belanja bagi ASN, pegawai BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, di pedagang kaki lima (PKL), dalam masa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.