Banjarmasin, Gatra.com- Penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler maupun bansos terdampak Covid-19 khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 masih berproses. Sebagian, pengambilan dilakukan di lokasi Kantor Pos atau di titik terdekat dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti kecamatan melalui PT Pos.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa sebaiknya pengambilan bansos, baik Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp600 ribu/KPM ataupun bansos beras 10 kg/KPM agar tidak dilakukan di tempat-tempat umum.

"Jangan dikumpulkan di tempat umum seperti ini. Tadi saya tanya (masyarakat) ada yang ke sini jauh naik kendaraan umum naik ojek, kan jadi uang yang diberikan ini jadinya kebuang juga kan. Sebaiknya proaktiflah, PT Pos datang ke lokasi dengan berasnya diantar ke rumah-rumah," ujar Menko PMK saat meninjau pelaksanaan penyaluran bansos di PT Pos, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (4/8).

Menurut dia, paling tidak penyaluran bansos ke rumah warga dapat bekerja sama dengan pihak RT, RW, Dasawisma, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, bahkan aparat TNI dan Polri. Sehingga demikian, selain memudahkan masyarakat juga mengurangi potensi kerumunan penyebab penularan Covid-19.

"PT Pos sudah tau kok itu. Kan sudah ada itu, biaya untuk transport juga sudah dihitung, dimasukkan di dalam PT Pos. Jadi itu sudah dihitung bagian dari kontrak antara Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan PT Pos," ucap Muhadjir.

Seraya menjelaskan, Pramono Djati, Perwakilan PT Pos Regional VI Makassar di Kalsel mengutarakan bahwa secara penugasan dari Bulog, penyerahan bansos dilakukan di titik-titik terdekat dengan KPM. Namun dalam pelaksanaannya, tergantung dari daerah masing-masing.

"Untuk di wilayah Kalsel ada masalah geografis. Antar desa/kelurahan itu jaraknya jauh-jauh, jadi diusahakan titik baginya yang terdekat. Kita pernah datang langsung ke rumah KPM tapi justru keberhasilan sampainya rendah karena kadang orangngnya tidak ada dan sebagainya jadi memperpanjang waktu," terangnya.

Oleh sebab itu, kata Pramono, untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan maka PT Pos membagi waktu pembagian bansos dalam beberapa kali tahapan. "Jadi sehari itu maksimal 400 KPM di satu titik, kita bagi lagi misalnya untuk yang pagi dan siang. Protokol kesehatan juga kita lakukan secara ketat," tegas Pramono.

Berdasarkan data progres bansos di Kota Banjarmasin per-3 Agustus 2021, tahap 5-6 bulan Mei-Juni sebesar 76% sedangkan bansos beras untuk Provinsi Kalsel secara keseluruhan telah mencapai 100%.

Lebih lanjut, dalam rangka meninjau penyaluran bansos di Kalsel, khususnya Kota Banjarmasin, Menko PMK mengunjungi wilayah Kampung Tangguh di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Banjarmasin, Kalsel. Di kampung itu, terdapat sejumlah warga yang sedang melaksanan isoman karena terpapar Covid-19. "Ini mereka yang isoman juga agar diberikan paket sembako supaya mereka terjamin kebutuhan sehari-harinya, lalu biar cepet sehat dan kuat melawan Covid-19," terang Muhadjir.

Di lain sisi, Menko PMK meninjau langsung kondisi Pasar Sudimampir. Di sana terdapat banyak masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal dan terpaksa menyulap bedeng-bedeng kumuh bekas toko di pasar untuk dijadikan tempat tinggal. Selain itu, Ada pula yang pernah mendapatkan bansos pada tahap sebelumnya, namun sejak 2021 tidak lagi menerima bansos serta terdapat masyarakat yang layak menerima bansos.

Muhadjir pun meminta kepada aparat desa/kelurahan setempat dan juga Kemensos untuk langsung mendata agar mereka bisa segera mendapatkan bantuan. Pada kesempatan tersebut, Menko PMK membagi-bagikan bansos dari presiden berupa sembako.

Sebelumnya, dalam rangka kunjungan kerja di Kalsel, Menko PMK juga meninjau pembangunan indeks literasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalsel. Diketahui, Provinsi Kalsel merupakan peringkat pertama indeks literasi dengan capaian angka 48,7.