Jakarta, Gatra.com – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae, menyebut bahwa sejak awal rencana sumbangan sebesar Rp2 triliun keluarga Akidi Tio menunjukkan beberapa kejanggalan. Hal itu berpotensi menyebabkan sumbangan tersebut ternyata bodong atau fiktif.

Dian mengatakan, terdapat dua poin yang menimbulkan kecurigaan masyarakat. Saat rencana sumbagan itu dipublikasikan, beberapa pertanyaan segera muncul dalam masyarakat dan meragukan kebenarannya.

“Pertama, mengenai kredibilitas, siapa sebetulnya orang ini [Akidi Tio]. Saya tidak pernah denger nih secara nasional bahkan di Sumatra Selatan juga tidak terdengar nama orang ini,” ungkap Dian dalam unggahan video Youtube PPATK, Rabu (4/8).

Menurutnya, ungkapan masyarakat semacam itu menunjukkan adanya isu terkait dengan profilling. Pasalnya, ada dugaan ketidaksesuaian (mismatch) antara profil penyumbang dengan nominal yang disumbangkan.

“Jadi kalau sumbangan Rp2 triliun dilakukan oleh orang yang dipertanyakan masyarakat, ini ada mismatch dalam profiling. Sehingga, ini ada sesuatu hal yang membuat PPATK mulai terusik. Kayaknya ada sesuatu yang mencurigakan,” katanya.

Poin kedua, tambah Dian, masyarakat juga mempertanyakan alasan sumbangan Rp2 triliun itu diberikan kepada polisi, dalam kasus ini yaitu Kapolda Sumsel. Kecurigaan ini juga dialami PPATK lantaran transaksi tersebut melibatkan orang yang tergolong dalam politically exposed persons (PEPs).

“Ini juga sama, PPATK sangat sensitif dengan persoalan kayak gini. PPATK itu sangat sensitif apabila ada yang termasuk kategori PEPs melakukan suatu transaksi. Kapolda termasuk PEPs,” ujarnya.

Dian menjelaskan, PEPs merupakan daftar pejabat politik atau aparat penegak hukum, dari pusat hingga daerah. Untuk itu, PPATK perlu memastikan PEPs bersangkutan tidak terkena risiko reputasi, atau lebih parah lagi jika turut mencemari reputasi lembaga.

"Oleh karena itu, kita maksudnya ketika turun pertama kali, untuk memastikan bahwa isu yang terkait dengan masalah sumbangan ini adalah betul-betul apa yang sudah dijanjikan kepada masyarakat benar-benar direalisasi, walaupun itu melalui pejabat publik. Ini harapan kita," katanya.