Semarang, Gatra.com - Pemasangan baliho Puan Maharani di sejumlah tempat, termasuk wilayah Jawa Tengah ditengarai sebagai persiapan menghadapi pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Pengamat politik Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Drs. Joko J Prihatmoto MSi menyatakan, tidak ada yang salah dengan pemasangan baliho Puan Maharani tersebut.

“Memang tidak bisa dipungkiri kalau pemasangan baliho tersebut terkait untuk persiapan pada 2024,” katanya, Rabu (4/8).

Menurutnya, dari informasi yang diperoleh pemasangan baliho Puan Maharani bukan atas perintah dari ketua umum DPP PDI Perjuangan, tapi pimpinan Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI.

Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI ingin mengenalkan sosok Puan Maharani yang juga menjabat sebagai ketua DPR kepada publik. Sebab tokoh politik dari dari legislatif geraknya terbatas.

Berbeda dengan tokoh politik dari ekesekutif, seperti gubernur yang bisa leluasa mencari panggung, melakukan berbagai kegiatan di tengah masyarakat setiap saat.

“Tokoh politik di legislatif tak punya banyak kesempatan untuk mencari panggung, kecuali saat reses,” ujarnya.

Joko menyatakan, pola yang dilakukan Puan Maharani dengan memasang banyak baliho, pernah dilakukan Ganjar Pranowo saat menjadi anggota DPR RI maju sebagai colon gubernur pada pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Tengah 2013.

Joko menambahkan dengan munculnya baliho Puan Maharani yang juga ketua DPP PDI Perjuangan itu baik untuk pendidikan politik masyarakat, karena bisa menilisik track record dan kiprahnya jauh-jauh hari guna memberikan penilaian.

“Hanya saja pemasangan baliho Puan Maharani tersebut dilematis, karena saat ini dalam situasi pandemi Covid-19 sehingga bisa menimbulkan reaksi negatif,” ujarnya.

Mengenai vandalisme dengan mencorat-coret sejumlah baliho Puan Maharani, menurut Joko perlu diselidiki motif sebenarnya, karena belum tentu karena pelaku tidak suka dengan putri Megawati tersebut. “Sosok Puan Maharani tidak kontroversial, tak ada alasan untuk marah kepadanya,” kata dosen FISIP Unwahas ini.