Yogyakarta, Gatra.com- Industri pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta disebut rugi hingga Rp 10 triliun selama 16 bulan pandemi. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY berharap pemda memberi bantuan.

“Jumlah Rp10 triliun tersebut baru kerugian yang dialami langsung oleh industri pariwisata seperti yang dijalankan oleh temen-temen GIPI. Jika ditambah dengan dampak ikutan terhadap ekosistem turunan pariwisata, seperti UMKM dan industri kreatif lainnya, bisa mencapai Rp 25 triliun, “ kata Ketua Umum DPD GIPI DIY, Bobby Ardyanto Setya Aji.

Bobby menyampaikan hal itu dalam konferensi pers secara virtual melalui Zoom, Selasa (3/8). GIPI DIY berisi 22 asosiasi pariwisata. Menurut Bobby, saat ini tidak lebih dari 1-2 usaha jasa pariwisata yang masih bisa bergerak. Oleh karena itu, Bobby berharap pemda membantu.

“Kami minta pemda bisa memberi supporting agar teman-teman di industri pariwisata bisa bertahan. Selama ini, kami belum memperoleh solusi apapun sehingga semakin banyak teman-teman di industri ini tutup, baik temporary (sementara) maupun permanently closed (permanen),“ kata Bobby.

Bobby menyatakan, GIPI berharap Pemda DIY melengkapi PPKM Level 4 dengan kebijakan dan solusi, seperti pengurangan beban biaya tetap BJPS, listrik, kelengkapan kewajiban administrasi industri, akses internet, dan saluran komunikasi.

Ia pun meminta bantuan langsung kepada pelaku industri, berupa pengurangan beban biaya tidak tetap berupa relaksasi pajak dan relaksasi perbankan. “Jika tidak, tahun ini kami benar-benar akan kolaps. Industri pariwisata benar-benar butuh bantuan dan langkah nyata,“ kata Bobby.

Ketua Litbang GIPI DIY Dr Ike Janita Dewi menjelaskan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Rp141 triliun. Kontribusi langsung 10% atau Rp14 triliun dari pariwisata, mencakup akomodasi dan makan minum.

“Dari jumlah Rp 14 triliun tersebut, pariwisata DIY kehilangan 70-80 persen. Jadi sekitar Rp 10-12 triliun lebih. Maka, perhatian pemerintah daerah untuk menyelamatkan pariwisata sangat ditunggu,“ kata Ike.

GIPI pun meminta program pemerintahan yang sudah dianggarkan dapat menggunakan jasa pelayanan anggota DPD GIPI DIY. Selain itu, program 'Work from Jogja' dan 'Jogja Travel Corridor' diminta berlanjut sebagai bentuk upaya pemulihan pariwisata yang aman dan terkontrol.

GIPI DIY menyebut kebijakan perpanjangan PPKM sampai 9 Agustus 2021 diharap dapat segera menurunkan penyebaran Covid-19 dan menjadi langkah awal pemulihan ekonomi.

Secara terpisah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyatakan aturan perpanjangan PPKM di DIY tak banyak berubah. Seluruh kabupaten dan kota di DIY tetap berstatus PPKM Level 4. Hal ini lantaran DIY berada di satu kesatuan wilayah atau aglomerasi.

Hal itu juga untuk menghindari agar aktivitas warga tak berpindah ke wilayah dengan risiko penularan lebih rendah sehingga berpotensi meningkatkan kasus. “Saya enggak mau berbeda. Nanti (warga) yang (zona) kuning ke sini, ya repot,” ujarnya.