Jakarta, Gatra.com– Sebuah riset mengenai keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh jurnalis Project Multatuli, Mawa Kresna, dan jurnalis Kompas TV, Mustakin, beserta beberapa enumerator di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga-lembaga publik RI, baik di level nasional maupun daerah, dinilai belum begitu terbuka soal informasi publik.

Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa lembaga publik yang bernilai hijau hanya sebesar 18,8% (tergolong skala nilai 67-100). Sementara yang bernilai kuning ada sebanyak 44,2% (skala 34-66) dan yang bernilai merah ada 37% (0-33).

Walau demikian, segelintir lembaga publik yang bernilai hijau dinilai tetap patut utnuk diapresiasi. Berikut adalah daftar lembaga-lembaga publik seperti dinas, pemerintah daerah, dan kementerian yang memperoleh nilai baik dalam riset di atas.

Untuk level kedinasan, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara berada di posisi teratas dengan nilai rata-rata 92. Kemudian disusul oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta yang sama-sama memperoleh nilai rata-rata 81.

“Dari proactive disclosure-nya dia mempublikasi informasi secara lengkap di website. kemduian secara institusi juga mereka punya PPID. Dan juga ketika kita meminta request data itu 100% semua data itu diberikan,” ujar Mawa dalam Diskusi Publik Diseminasi Riset Pemetaan Keterbukaan Informasi yang digelar secara daring pada Senin, (2/8/2021).

Sebagai catatan, riset tersebut menggunakan metode Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet) dan menyurvei tiga hal. Yang pertama adalah proactive disclosure yang bertujuan untuk menilai ketersediaan informasi publik di website lembaga. Yang kedua adalah institutional measure yang bertujuan untuk melihat adanya ketersediaan lembaga publik atau adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing lembaga di daerah. Lalu yang ketiga adalah processing request yang bertujuan untuk meminta informasi publik ke masing-masing lembaga.

Setelah dua kedinasan di urutan dua teratas tadi disusul oleh, urutan setelahnyanya adalah sebagai berikut: Dinas ESDM Provinsi NTB dengan nilai rata-rata 79, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (79), Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (75), Dinas Kesehatan Kota Surakarta (72), Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Riau (72), dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (69).

Sementara untuk level Pemerintah Daerah, yang mendapat nilai hijau tertinggi adalah Pemerintah Kota Surakarta dengan nilai rata-rata 96. Kemudian disusul oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan nilai rata-rata 92, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (91), Pemerintah provinsi NTB (90), Pemerintah Provinsi Jambi (86), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (83), Pemerintah Provinsi Lampung (80), dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (74).

Lalu, untuk level kementerian/lembaga, yang mendapat nilai hijau tertinggi adalah Kementerian Pertanian dengan nilai rata-rata 97. Kemudian disusul oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan (Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komnas HAM dengan nilai rata-rata sama, yakni 93.

Di urutan berikutnya terdapat Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (92), Kementerian Luar Negeri (92), Kepolisian (88), Kementerian ESDM (82), Kementerian Perdagangan RI (82), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (80), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (80), Kementerian Perindustrian (80), Kementerian Perhubungan (79), Kementerian Kelautan dan Perikanan (75), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (68).