Semarang, Gatra.com- Sejumlah kepala desa (kades) dan lurah mengeluhkan data bantuan sosial (banso) dari pemerintah pusat yang semrawut, karena penerima bansos malah orang kaya punya mobil lima. Keluhan itu disampaikan kades dan lurah dari Kabupten Klaten secara langsung kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo pada “Rembug Desa” yang digelar daring di Semarang, Senin (2/8).

Menurut Kades Tijawan, Kecamatan Manis Renggo, Klaten, Joko Laksono penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di desanya tidak tepat sasaran, karena ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bantuan. “Ada yang punya mobil lima, muncul namanya dan dapat bantuan. Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetap dapat bantuan lagi. Pusing saya,” katanya.

Semerawutnya data BTS ini, lanjut Joko membuat pusing kepala, sebab dikomplain warga yang seharusnya layak menerima bantuan tersebut, tapi malah tidak dapat. Sedangkan bantuan itu tidak bisa dialihkan kepada yang berhak. “Saya mau curhat pak Gubuernur, saya mau jujur. Ndak peduli nanti dimarahi Ibu Mensos Risma (Menteri Sosial Tri Rismaharini,” ujarnya dengan nada emosional.

Dia menambahkan, di Desa Cawas bahkan kades dan sekretaris desa dapat BST, tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialaihkan juga tidak bisa. Demikian pula di Desa Nanggulan yang seharusnya ada 261 warga yang dapat program keluarga harapan (PKH), tapi sebanyak 40 warga yang Sebagian besr janda dicancel. “Tolong Pak Gubernur sampaikan ke Bu Risma, agar data diperbaiki,” kata Joko.

Kades Plawikan, Lilik Ratnawati dalam kesempatan sama menyatakan, penerima bansos tidak merata dan tidak tepat sasaran. “Ada yang dapat dobel-dobel. Ada yang mengeluh tidak dapat bantuan. Sementara yang tidak dapat, kami kasih dari dana desa untuk menenangkan agar protes,” ujarnya.

Menanggapi keluhan kades ini, Gubernur, Ganjar Pranowo mengatakan, sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial terkait masalah data bantuan sosial tunai (BST). “Saya minta seluruh data penerima BST dari Kementerian Sosial di Jateng itu siapa saja. Nah nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu. Harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak,” ujarnya.

Para kades, lanjut Ganjar berada pada posisi sulit jika data penerima BST tidak sama dengan yang mereka sampaikan, seperti dialami Kades Tijayan ada warganya punya mobil banyak dapat BST. “Berharap segara ada kepastian dari Kementerian Sosial (Kemensos) bila ada bantuan yang salah, maka harus diberikan caranya bagaimana. Apakah bisa dipindahkan dengan cara boleh dibagi langsung, apakah lapor dulu atau meski dikembalikan,” ujarnya.