_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyoroti permasalahan data bantuan sosial. Faktor utamanya akibat masih banyaknya temuan pungutan liar (Pungli) dalam penyaluran bansos. Hal ini diungkapkan Ace, merespon adanya temuan pungli oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini saat sidak Bansos di Tanggerang.
Ace secara tegas menyebut harus ada pembenahan pada data terpadu kesejahteraan sosial yang dipegang Kementerian Sosial. "Ini masih jadi permasalahan serius karena masih banyak ditemukan incusion error dan exlusion error pada data tersebut," jelas Ace dalam diskusi virtual Perspektif Indonesia, Sabtu (31/7).
Inclusion error yang dimaksud Ace yakni masih ditemukan pihak-pihak yang mendapat bantuan, padahal seharusnya tidak mendapatkan bantuan. Sebaliknya, juga terjadi exclusion error di mana warga yang seharusnya mendapatkan bantuan, justru tidak memperolehnya.
"Kasus ini masih banyak kami temukan. Kenapa? Karena Kemensos masih menggunakan data BPS tahun 2015. Data itu tidak melalui satu proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan secara mutakhir," bebernya.
Dari data itu, sambung Ace, justru yang saat ini ditemukan banyak disalahgunakan aparat. Sebagai contoh, banyak oknum pejabat menyalurkan bansos secara langsung kepada masyarakat, tetapi oknum tersebut meminta balas jasa.
"Kasus seperti ini kami banyak temukan dalam penyaluran bantuan sosial. Sidak yang dilakukan oleh bu Mensos RIsma setidaknya mengonfirmasi hal itu," tandasnya.
