Sumba Timur, Gatra.com- Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif Rabu 28 Juli 2021 memantau langsung penerapan Pelaksanaan penegakkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kabupaten Sumba Timur. Ikut dalam rombongan ini Danrem 161/ Wira Sakti Kupang, Brigjen Legowo W.R. Jatmiko, Danlanud El-Tari Kupang Marsma TNI Umar Fathurrohman, S.IP., M.Si., M.Tr.(Han).

Kepada anggota Satgas PPKM Sumba Timur, Irjen Lotharia Latif minta agara dalam melaksanakan tugas harus dilakukan secara humanis dan tidak kasar. “Saya minta petugas yang mengawasi pelaksanaan PPKM level 4 di Kabupaten Sumba Timur tidak boleh arogan dan kasar. Harus dilaksanakan secara humanis,” kata Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif saat meninjau pelaksanaan vaksinasi tahap kedua di Mapolres Sumba Timur.

Lebih lanjut Irjen Lotharia mengingatkan petugas untuk tidak bertindak arogan termasuk mengeluarkan kata-kata kasar kepada masyarakat di Kabupaten Sikka yang saat ini masuk level 4 PPKM. “Jika ditemukan pelanggaran harus ditegur dengan santun. Ingat masyarakat yang sudah susah terdampak Covid -19 ini jangan dibuat susahlagi lagi dengan tindakan yang kasar. Harus berikan pengertian sebaik mungkin penuh persuasif,” jelas Irjen Lotharia.

Dia menyebutkan di Provinsi NTT ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 untuk Kabupaten Sumba Timur, Sikka dan Kota Kupang. Ini karena untuk tiga wilayah ini karena kasus Covid -19 terus meningkat dan membuat keterisian tempat tidur di rumah sakit sudah di atas standar WHO 60%.

“Prosentase penyebaran covid-19 di tiga daerah ini melebihi standar WHO sehingga diterapkan PPKM Level 4. Ini menjadi keprihatinan dan tantangan untuk kita berupaya agar kasus Covid -19 jangan bertambah lagi. Harus menurunkan dengan menerapkan protokol Covid -19 secara ketat. Cukup tiga daerah ini yang menerapkan PPKM level 4. 19 Kabupaten lainnya diharapkan jangan,” harap Irjen Lotharia.

Dalam pelaksanaan PPKM Level 4 lanjut Irjen Lotharia harus dilakukan koordinasi wilayah dengan Kabupaten tetangga. “Harus ada koordinasi dengan Kabupaten tetangga. Harus melihat memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan. Bila ada hal-hal yang sifatnya darurat/emergency bisa ditolerir,” katanya.