Banyumas, Gatra.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas meminta seluruh pelaku wisata di wilayahnya untuk bersabar. Sebab, hingga saat ini pemerintah pusat belum memberikan lampu hijau terkait pelonggaran aktivitas di sektor pariwisata.

Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono mengatakan, pihak pemerintah daerah sudah mempertimbangkan untuk merelaksasi sektor wisata secara bertahap. Namun, hingga saat ini, hal itu belum bisa dilakukan.

"Kita memang lagi prihatin. Sejujurnya ya kepengin membuka (wisata). Tetapi, instruksinya, secara vertikal dan Inmendagri seperti itu (masih melarang). Pemkab pasti akan beri kelonggaran, tapi memang harus ikuti aturan (pemerintah) pusat. Kalau nekat nanti pemda akan kena sanksi. Ini butuh pengorbanan dan kesadaran masing-masing pihak," ujarnya melalui telepon di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (28/7) malam.

Menurutnya, pihaknya juga sudah berusaha berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat maupun perbankan. Secara khusus, dia meminta keringanan kredit dan menghapus bunga pinjaman bagi seluruh pelaku usaha, tidak hanya di sektor pariwisata.

Kendati demikian, Sadewo mengapresiasi aksi pengibaran bendera putih yang dilakukan oleh pengusaha otobus maupun paguyuban pelaku wisata tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi pengingat bagi pemerintah agar tetap memperhatikan nasib mereka.

"(Untuk pelonggaran) Kami sedang berupaya mendiskusikan dengan pemerintah pusat," ujarnya.

Terkait bantuan sosial bagi pelaku wisata, Sadewo mengaku belum mendapat informasi maupun surat resmi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Meski beberapa kali Menparekraf Sandiaga Uno sudah menyampaikan kepada media dalam berbagai kesempatan.

Sadewo mengatakan, kegiatan kegiatan vaksinasi Covid-19 khusus bagi pelaku wisata di objek wisata sejauh ini juga belum bisa digelar. Sebab, stok vaksin yang tersedia sangat terbatas.

"Vaksinasi di objek wisata, seperti di kota lain itu belum ada. Vaksin memang bukan kita yang beli. Tapi berjenjang, dari Pemprov, dan Kemenkes. Banyumas ini (kegiatan vaksinasi) sudah bagus, karena kita dapat bantuan kegiatan vaksinasi dari TNI, Polri dan pihak kampus," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah paguyuban pelaku pariwisata Banyumas melakukan aksi protes melalui rekaman video yang beredar di media sosial sejak Senin (26/7) malam. Mereka menuntut pemerintah memberikan kelonggaran agar bisa beraktivitas kembali setelah hampir dua tahun tidak bekerja.

Para pelaku wisata itu di antaranya Perhimpunan Biro Perjalanan Wisata se Eks Karesidenan Banyumas (Pebemas), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Banyumas, paguyuban pengusaha bus pariwisata, paguyuban Terminal Bulupitu dan beberapa pekerja lepas di sektor pariwisata.

Dalam video tersebut, para pelaku wisata ini melakukan konvoi dengan beberapa bus pariwisata serta memasang bendera putih sebagai simbolisasi dengan harapan pemerintah tidak lagi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKKM) Level 4.

"PO pariwisata keluar turun ke jalan bukan untuk demo atau unjuk rasa. Kami hanya meminta untuk pemerintah membuka kembali sektor pariwisata. Berikan kami solusi," kata Ketua Harian Asosiasi Penyelenggara Atraksi dan Aktivitas Wisata (APAAW) Banyumas Tri Agus Triono.