Semarang, Gatra.com - Pimpinan DPRD Jawa Tengah (Jateng) menyesalkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang tidak pernah menyampaikan progress soal anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penangan Covid-19.

Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng), Sukirman, padahal pihaknya setiap tiap Senin selalu rapat dengan Gubernur Jateng membahas penangan Covid-19.

“Kenapa Gubernur Jateng tidak pernah menyampaikan ke kami progres soal anggaran DAU penangan Covid-19,” katanya dalam rilis di Semarang, Selasa (27/7).

Pernyataan Sukirman ini menanggapi polemik rendahnya serapan anggaran Covid 19 di Jateng bersumber 8% dari DAU.

Data Kementerian Dalam Negeri menyebutkan serapan anggaran sebesar 0,15%, sedangkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebutkan sebesar 17,28%.

Dana DAU itu, lanjut Sukirman digunakan antara lain untuk insentif tenaga kesehatan (nakes), dukungan pelaksanaan vaksinasi, dukungan pada kelurahan/desa, dan belanja kesehatan lainnya.

“Kami akan pantau terus setiap minggu progress untuk pencairan anggaran nakes yang tercatat baru 66,3 persen. Kalau ini sudah terwujud mari kita bicara kekurangan anggaran penanganan Covid-19,” ujar anggota dewan dari PKB ini.

Sukirman menambahkan sudah ada surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kalau insentif nakes tidak dicairkan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dilarang dicairkan.

Selain intensif nakes, juga meminta bansos kepada masyarakat terdampak Covid-19 harus segera dicairkan ke masyarakat karena sudah ada alokasi anggaran di APBD Jateng 2021.

“Kalau ini tidak bisa direalisasikan, DPRD Jateng tidak akan betanggungjawab terkait kekurangan kebutuhan yang rencananya diambilkan dari refocussing APBD Tahun 2021, karena diberi DAU saja kebingungan, masak mau nambah anggaran dari APBD,” ujarnya.

Menurut Sukirman, pimpinan DPRD Jateng telah memanggil penjabat Sekda Pemprov Jateng Prasetyo Ariwibowo, Asisten Gubernur, Peni Rahayu, Kepala Dinas Kesehatan, Yulianto Prabowo, dan Kepala Biro Keuangan Sumarno untuk meminta klarifikasi serapan dana penangan Covid-19 di Jateng, Senin (26/7).

Pimpinan DPRD Jateng hadir lengkap yakni Ketua Bambang Kusriyanto, para wakil ketua Sukirman, Heri Pudiyatmoko, Fery Wawan Cahyono, dan Quatly Alkatiri.

“Meminta klarifikasi dua hal yakni soal serapan anggaran penangan Covid-19 dan apakah Pemprov Jateng masih butuh anggaran refocusing APBD 2021, sementara diberi DAU saja tidak terserap,” kata Sukirman.

Ketua DPRD, Bambang Kusriyanto menyatakan, pelaporan data Pemprov Jateng buruk sehingga yang sampai ke pemerintah pusat tidak valid, contohnya pemerintah pusat menilai serapan anggaran penangan Covid-19 Jateng sangat rendah.

“Perlu dilakukan evaluasi terhadap OPD Pemprov Jateng agar ke depan lebih baik lain dalam menyampaikan laporan,” ujarnya.