Kuala Lumpur, Gatra.com – Pemerintah Malaysia melalui Menteri Hukum Takiyuddin Hassan, pada Senin (26/7), menyatakan tidak akan memperpanjang Status Darurat Covid-19 setelah 1 Agustus mendatang. 

Seperti diketahui, Raja Malaysia telah menetapkan status darurat Covid-19 sejak 12 Januari lalu. Atas penetapan status tersebut, Muhyiddin memiliki kewenangan untuk menangguhkan parlemen. Pemerintahannya pun dapat menerapkan kebijakan penanganan pandemi tanpa melalui persetujuan legislatif.

Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang diragukan oleh mayoritas anggota parlemen Malaysia, akhirnya pun setuju untuk kembali membuka aktivitas parlemen pada awal pekan ini. Hal tersebut juga tak lepas dari tekanan yang diberikan oleh Raja.

Sejumlah pihak menyoroti lonjakan kasus penularan Covid-19 semakin memburuk terlepas kebijakan Masa Darurat telah diberlakukan sejak Januari lalu. Sejak April, infeksi dan kematian Covid-19 berulang kali menembus rekor tertinggi di negara tersebut.

Pemimpin Oposisi, Anwar Ibrahim menyebut Perdana Menteri telah melakukan pengkhianatan atas tindakanya tak segera membuka kembali Parlemen. Anwar menekankan bahwa Raja telah meminta diadakannya sidang parlemen.

Untuk diketahui, pada bulan lalu, pihak istana mengatakan bahwa Raja telah menyatakan bahwa Parlemen harus mengadakan pertemuan sesegera mungkin.

Sebelumnya, mantan perdana menteri Mahathir Mohamad turut menuduh penggantinya mengabaikan keputusan Raja dengan menolak untuk memberikan izin pembahasan situasi Darurat Covid-19 di Parlemen, sementara setiap harinya polemeik terkait pandemi di negara itu kian memburuk.

“Kami sudah tahu rencana pemerintah, dan kami tahu itu gagal. Beban Covid-19 jadi alasan darurat, tetapi tidak dibahas bagaimana cara mengatasinya [pandemi],” ujar Mahathir dilansir Straitstimes.

Dia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa tidak akan bergabung dengan Dewan Pemulihan Nasional meskipun para pemimpin oposisi diundang. Mahathir memandang bahwa badan itu tak lebih dari badan politik, bukan berisikan para ahli yang mampu mengeluarkan Malaysia dari polemik pandemi Covid-19.