Karanganyar, Gatra.com- Komisi B DPRD Kabupaten Karanganyar menunda agenda klarifikasi terkait kasus amplop bansos tunai tercetak nama Siti Khomsiyah, istri Bupati Karanganyar Juliyatmono. Penyebabnya, tak sampai 50 persen dihadiri anggota komisinya. "Tadi hanya dihadiri empat anggota dari 11 anggota Komisi B. Sehingga untuk meneruskan agenda klarifikasi dan memutuskan mau gimana, tidak memenuhi kuorum," kata Ketua Komisi B DPRD Karanganyar AW Mulyadi kepada wartawan, Senin (26/7).

Klarifikasi tersebut menghadirkan Kepala Disdagnakerkop Martadi dan pimpinan Baznas Karanganyar KH Hafidzi. Selama tiga jam berlangsung agenda tertutup itu, AW menyebut tak melulu membahas amplop bansos. Namun juga perihal keluhan karyawan sebuah pabrik yang diberhentikan tanpa pesangon. Mulyadi mengatakan pembahasannya melibatkan Disdagnakerkop. "Belum ada arahan apapun tentang amplop bansos. Klarifikasi akan diagenda ulang pada Senin pekan depan. Semoga seluruh anggota Komisi B hadir," katanya.

Sementara itu Kepala Disdagnakerkop Martadi belum berhasil dikonfirmasi. Ia berlalu saja saat wartawan meminta keterangan langsung. Sebelumnya, ia mengakui ketidaksengajaan pembagian amplop bansos tercetak nama Siti Khomsiyah. Di amplop itu tercetak juga nama Bupati Karanganyar Juliyatmono. Pembagiannya pada Senin (19/7) lalu sempat dihentikan begitu ia menyadari pemakaian amplop tersebut.

Namun, 200-300 amplop terlanjur dibagikan. Amplop itu berisi uang bansos tunai tertuju PKL, jukir dan jasa bongkar pasang tenda di area Taman Pancasila, Pujasera Cangakan, alun-alun kota dan seputar Stadion 45. Tujuan pembagiannya terkait kompensasi libur selama PPKM darurat. Sumber pembiayaan bansos tunai itu dari Baznas Kabupaten Karanganyar.

Martadi mengakui sumber pembiayaan dari non APBD. Namun tidak menyangka pembagiannya dengan amplop tercetak nama pribadi. "Staf saya mengambil amplop dari bagian perlengkapan. Saya tidak sampai kepikiran mengecek satu persatu amplop itu. Baru sadar setelah ada laporan kok amplopnya ada nama (pemberi bantuan) pak bupati dan istrinya. Langsung saya hentikan seketika itu juga. Lalu diganti amplop polos," katanya.

Dari perkiraan 1.000 penerima, telah terbayar ke 827 penerima. Semula, pihaknya mendata 840 calon penerima. Adapun sisa PKL yang belum mengambil uang kompensasi itu diminta mengambilnya di kantor Baznas Karanganyar.