Jakarta, Gatra.com - Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin memberikan arahan terkait evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa Barat .

"Sehingga untuk Provinsi Jawa Barat diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik,” tegas Ma’ruf Amin pada rapat pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jawa Barat, Kamis (22/07).

Data Google Community Mobility Report hingga tanggal 16 Juli 2021 mencatat, belum terdapat penurunan mobilisasi masyarakat secara signifikan di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, baik di tempat berbelanja, tempat wisata maupun di tempat kerja.

Berangkat dari hal itu, Ma'ruf menilai diperlukannya upaya yang lebih masif dari seluruh jajaran pemerintah Jawa Barat agar penurunan PPKM Darurat Covid-19 dapat terlaksana dengan baik.

Sepajang penerapan PPKM, Ma'ruf menyinggung terkait masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang beroperasi, salah satunya pedagang. Ma'ruf menilai perlunya pengaturan dan pengawasan yang ketat khusunya dalam penerapan protokol kesehatan agar tidak terciptanya cluster baru dari aktifitas niaga.

“Masalah pemberlakuan PPKM level, levelling. Maka untuk PKL (Pedagang Kaki Lima), Khusus PKL di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai ini prokes (protokol kesehatan) nya tidak diperhatikan. Perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang tapi tidak menjadi cluster Covid-19,” tutur Wapres.

Ma'ruf turut menekankan pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat. Pasalnya, merujuk data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), pada 21 Juli lalu tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536.000 kasus dan Jawa Barat berkontribusi 18 persen terhadap kasus nasional. Dengan torehan tersebut, Jawa Barat berada di posisi kedua nasional.

Ma'ruf menginstruksikan koordinasi yang sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mendistribusikan vaksin agar herd immunity dapat terwujud di Jawa Barat.

“Mengenai percepatan vaksinasi saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan Pemerintah Provinsi [Jawa Barat] agar distribusi dan targeting berjalan sesuai dengan sasarannya ,” ujar Ma'ruf.

Sebagai penutup, Ma'ruf menyampaikan pesannya agar seluruh elemen di Jawa Barat bekerja keras dan bekerja sama di tengah situasi pandemi yang sedang genting saat ini. Selain itu Wapres turut mendorong peningkatan koordinasi guna mencegah perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Saya ingin mendorong dan menfasilitasi agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Saya juga ingin mengetahui bahwa semua pihak telah bekerja keras dan telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tapi memang [mengatasi] pandemi perlu ekstra kerja keras dan kerja sama bahu membahu antara pusat dan daerah,” pungkas Wapres.