Cilacap, Gatra.com – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menggelar diskusi dengan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Cilacap mengenai kondisi Covid-19 di desa masing-masing, Kamis (22/7). Acara ini bertajuk rembug desa.

Rembug Desa adalah agenda utama kunjungan Gubernur Jawa Tengah ke Cilacap. Acara ini diikuti oleh 284 kades dan lurah di 24 Kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap secara virtual dan disiarkan langsung di akun sosial media Gubernur Jawa Tengah. Rembug Desa bertujuan untuk mengetahui apakah Kepala Desa dan Lurah paham akan situasi dan kondisi warganya.

“Sebenernya ini saya ngecek kepada kawan-kawan di desa, dia ngerti gak kondisi warganya,” terang Ganjar Pranowo, di Pendopo Wijaya Kusuma Cakti Cilacap.

Ganjar menyatakan kondisi di tingkat desa di Kabupaten Cilacap sudah baik. Secara umum, kepala desa paham akan kondisi warganya.

“Saya tanya berapa orang hamil di sana, dua kades menjawab dengan presisi. Bahkan ibu hamil dengan kandungan bermasalah saja dia tahu,” ujarnya.

Ganjar mengaku ingin mengatahui sejauh mana penanganan Covid-19 di desa. itu termasuk berapa orang yang terdampak covid dan dalam perawatan, serta kesulitan yang dirasakan saat menangani Covid dan mengenai ketersediaan pangan.

“Untuk sakit ternyata tidak terlalu banyak, kesulitan rata-rata hanya masalah edukasi saja, perawatan dan makanan rata-rata siap. Sebenarnya saya optimis, karena kades memang lincah, responsif dan mereka adalah orang yang mengerti,” jelasnya.

Dua hal yang menjadi catatan dalam Rembug Desa hari ini, Ganjar menambahkan, pertama adalah orang yang masih tidak percaya covid. Kedua orang yang tidak yakin bahwa vaksin bisa mengurangi gejala yang timbul saat positif Covid.

“Ini dua PR, yang ini memang harus dibantu, kalau perlu dengan testimoni,” ujarnya.

Menurut dia, sosialisasi lanjutan kepada warga desa dengan pendampingan dari dinas kesehatan adalah hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, gubernur juga memberikan perintah agar Satpol PP bekerja mulai pukul empat pagi untuk sosialisasi di lingkungan pasar.

“Di pasar itu mesti di halo-halo. Kepala pasarnya, kalau perlu preman pasarnya diedukasi. Buatlah kelompok kecil seperti dasawisma, dasabakul. Mereka bertugas mengingatkan pedagang soal memakai masker. Kalau ini terjadi, urusan pasar beres,” tandasnya.

Sementara, pemda, lurah dan kades diminta untuk mendata PKL, pedagang keliling hingga asongan yang terdampak PPKM agar bisa menerima bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM.