Batanghari, Gatra.com - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief (MFA) berencana bakal melakukan pinjaman senilai Rp200 miliar guna percepatan pembangunan tahun depan. Rencana pinjaman uang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) disampaikan MFA dalam gelaran rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar KUA PPAS RAPBD Batanghari tahun anggaran 2022.

"Pinjaman dana bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur guna memperkuat ekonomi masyarakat. Kita ketahui masyarakat Batanghari 85% petani," ujar MFA dikonfirmasi awak media usai paripurna, Rabu (14/7). Ia selalu memikirkan bagaimana masyarakat lancar pergi ke tempat pertanian. Baik tanaman pangan, kebun ataupun ikan dan juga lancar membawa hasil pertanian ke luar untuk dijual.

"Kalau ini tidak kita persiapkan, nanti tidak akan optimal produksinya. Kemudian nilai tukar petani tidak akan naik, karena begitu besar biaya yang mereka tanggung dengan jalan yang tidak baik," kata mantan Sekda Muaro Jambi ini.

Ayah empat anak kelahiran Terusan ini memberi contoh,  jarak tempuh dari Desa Bungku Kecamatan Bajubang menuju Kota Muara Bulian cuma 30 kilometer. Tapi akibat kondisi jalan rusak, masyarakat harus menghabiskan 2 jam 30 menit perjalanan. "Tapi kalau kita benahi infrastruktur itu, setengah jam sampai Bulian. Begitu banyak biaya yang dihemat. Kalau kita lambatkan pembangunan ini, akan lama manfaat dirasakan masyarakat," ujarnya.

Keadaan fiskal Batanghari salah satu alasan MFA berencana meminjam dana LKB senilai Rp200 miliar. Ia menyakini Batanghari mampu mengansur pinjaman di tahun berikutnya.  "Seperti perusahaan mempercepat produksi perlu tambahan dana. Apalagi di tambah beban Batanghari tahun lalu, kita sedang menormalkan APBD ini," katanya.

Apakah rencana pinjaman dapat persetujuan DPRD? MFA optimis bahwa anggota DPRD dipilih masyarakat Batanghari. Mereka rata-rata sangat mengenal kehidupan dan budaya Batanghari. Apalagi anggota DPRD rata-rata berasal dari petani. 

"Mereka (DPRD) punya kebun, punya lahan. Agak kurang etis kalau kita pesimis kawan-kawan DPRD tak setuju. Kami optimis bahwa ini sejalan cara berpikir kita," ucap suami Zulva.

Menurut MFA, pinjaman daerah ini memang upaya baru yang ditempuh Pemkab Batanghari. Hal ini secara regulasi sangat dimungkinkan dan secara momentum percepatan pembangunan daerah merupakan keniscayaan yang menjadi pilihan terbaik untuk saat ini.

"Sedangkan secara potensi pengembalian berdasarkan perhitungan fiskal daerah Kabupaten Batanghari juga sudah terukur dengan baik," katanya.

Kebijakan pinjaman daerah ini, kata MFA, merupakan upaya mempercepat ekseskusi pelaksanaan pembangunan yang sedang dan sangat mendesak dibutuhkan masyarakat. Sedangkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

"Apabila menunggu kondisi alamiah tanpa ada upaya percepatan, tentu sangat merugikan masyarakat dan juga secara daya saing dan kesempatan peningkatan perekonomian daerah kita kehilangan momentum," ujarnya.

Wakil Ketua I DPRD Batanghari M. Ja'afar dikonfirmasi Gatra.com berkata, pada prinsipnya penyampaian Bupati MFA rencana pinjaman dana Rp200 miliar, masih dalam bentuk pengajuan pemerintah daerah.  "Nanti akan kita bahas bersama-sama pemerintah daerah. Ini kan baru pengajuan, masih banyak proses yang harus kita lalui," ucap politisi Partai Golkar ini.

Anggota DPRD tiga periode ini menuturkan, layaknya pinjaman ke Bank, pengajuan eksekutif belum tentu terealisasi penuh. Khusus soal pinjaman, masing-masing fraksi belum melakukan rapat.

"Karena ada tahapan sendiri nanti kan. Kalau sekarang kan baru pengajuan KUA PPAS APBD 2022. Artinya anggaran baru bisa dilaksanakan pada 2023 kalau duitnya masuk. Kita lihat nanti perkembangan ke depan seperti apa," ujarnya.