Jakarta, Gatra.com - Omelan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Sosial yang tidak membantu pekerjaan umum di dapur akan dimutasikan ke Papua, berbuntut panjang. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai pernyataan Mensos itu mengandung rasisme bagi orang Papua dan provinsi tersebut.

"Saya kira ini adalah ungkapan emosi kemarahan yang keliru dan tidak perlu. Selain cenderung merendahkan pegawai-pegawai pemerintah di muka umum, di hadapan media, juga mesti kemarahan itu akan memberikan pesan bahwa pegawai-pegawai pemerintah yang kinerjanya buruk hanya pantas untuk bekerja di Papua," ungkapnya, via Zoom dalam diskusi publik bertajuk "Benarkah Hak-Hak OAP Diabaikan dalam Revisi UU Otsus?", yang disiarkan langsung lewat kanal YouTube Amnesty International Indonesia pada Rabu, (14/7).

"Ini adalah pola pikir yang sesat, yang rasisme dari seorang pejabat di dalam melihat Papua. Disadari atau tidak pernyataan itu mengandung sebuah rasisme, setidak-tidaknya rasisme yang implisit, rasisme yang tersirat gitu, merendahkan orang Papua, merendahkan Papua seolah sebagai tempat pembuangan orang-orang yang tidak becus di dalam bekerja," tambah Usman.

Dengan kata lain, terangnya, pernyataan seorang Menteri Sosial ini sangat melukai perasaan orang-orang Papua. Dan ini adalah contoh nyata betapa pemerintah pusat gagal dalam menyelesaikan problem Papua, bahkan sejak dari pikirannya.

Usman menambahkan, hal itu merupakan pernyataan-pernyataan yang selama ini menyusahkan Indonesia di dalam menyelesaikan problem konflik sosial atau konflik vertikal yang terjadi di Papua.