Ankara, Gatra.com- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Presiden China Xi Jinping pada Selasa (13/7). Erdogan mengungkapkan bahwa penting bagi Turki untuk memastikan Muslim Uyghur hidup damai sebagai warga negara yang setara dengan rakyat China lainnya. Meski demikian, Erdogan mengatakan bahwa Turki tetao menghormati kedaulatan China terkait hal tersebut.

"Erdogan mengungkapkan penting bagi Turki bahwa orang-orang Turki Uighur hidup dalam kemakmuran dan perdamaian sebagai warga negara yang setara dengan China. Dia menyuarakan rasa hormat Turki terhadap kedaulatan dan integritas teritorial China," ungkap pernyataan kepresidenan Turki dilansir dari Reuters (14/07).

Sejumlah pakar dan kelompok hak asasi PBB memperkirakan lebih dari satu juta orang, terutama dari klompok Uighur yang berbahasa Turki dan minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp di wilayah Xinjiang barat China.

China awalnya membantah keberadaan kamp-kamp itu, tetapi kemudian China mengatakan bahwa Kamp itu merupakan pusat pelatihan kejuruan dan dirancang untuk memerangi ekstremisme. China juga menyangkal semua tuduhan terkait pelecehan dan penganiyaan yang dilakukan terhadap kelompok muslim Uighur di sana.

Sementara itu, sekitar 40.000 warga Uyghur yang tinggal di Turki telah mengkritik pendekatan pemerintahan Erdogan terkait masalah Uighur di China setelah kedua negara menyetujui perjanjian ekstradisi pada tahun lalu.

Menteri luar negeri Turki, Mevlut Cavusoglu mengatakan pada bulan Maret kesepakatan ekstradisi itu sama halnya dengan perjanjian yang dimiliki Turki dengan negara-negara lain. Dirinya pun membantah perjanjian ekstradisi itu akan menyebabkan orang Uighur dikirim kembali ke China.

Sebelumnya ratusan orang Uyghur memprotes perlakuan terhadap kerabat etnis mereka di China selama kunjungan Menteri Luar Negeri China Wang Yi ke Ankara pada bulan Maret lalu.

Beberapa pemimpin oposisi Turki menuduh pemerintah Turki mengabaikan hak-hak muslim Uighur demi kepentingan lain dengan China. Meski demikian, pemerintah Turki sempat memanggil duta besar China pada April lalu terkait masalah Uighur.