Jakarta, Gatra.com– Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM), Teten Masduki mengakui bahwa koperasi belum menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat. Hal itu tampak dari rendahnya partisipasi penduduk menjadi anggota koperasi, yakni sebesar 8,41 persen.

“Masih di bawah rata-rata dunia yang mencapai 16,31 persen, meski ada juga yang partisipasinya tinggi seperti Provinsi NTT dan Kalimantan Barat,” ungkap Teten dalam peringatan Hari Koperasi ke-74 secara daring, Senin (12/7).

Teten menambahkan, kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional juga masih relatif rendah sekitar 5,1 persen. Karena itu, pemerintah tengah melakukan branding terhadap koperasi agar dikenal sebagai entitas bisnis yang modern, kontributif, dan kompetitif.

Menurut Teten, pemerintah memiliki empat strategi dalam upaya pengembangan koperasi modern. Kesatu, pengembangan model bisnis koperasi melalui korporatisasi pangan. Kedua, pengembangan factory sharing dengan kemitraan terbuka agar terhubung dalam rantai pasok.

“Kemudian, pengembangan koperasi multi pihak. Keempat, penguatan kelembagaan dan usaha anggota koperasi melalui strategi amalgamasi (spin off dan split off),” kata Teten. Pemerintah menargetkan kontribusi koperasi terhadap produk dometik bruto (PDB) nasional tembus 5,5 persen dan pengembangan 500 koperasi modern pada 2024.

Saat ini, pemerintah telah memberikan dukungan regulasi berupa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Kedua aturan tersebut memberi kemudahan sekaligus peluang yang besar bagi koperasi dan UMKM.

Dalam aturan itu, UU mengamanatkan agar sebanyak 40 persen program belanja kementerian/lembaga untuk UMKM. Selain itu, 30 persen pemanfaatan fasilitas infrastruktur publik untuk UMKM, seperti rest area, bandara, pelabuhan, stasiun, mall, dan sejenisnya.

Teten menekankan, koperasi simpan pinjam (KSP) perlu melakukan transformasi bisnis, dengan mulai membiayai sektor-sektor produktif. Tidak hanya itu, KSP juga harus melakukan inovasi diversifikasi usaha.