Jakarta, Gatra.com – Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, membantah klaim pemerintah soal tujuan vaksinasi berbayar, dalam hal ini vaksinasi gotong-royong yang sebelumnya dikatakan untuk mempercepat tercapainya kekebalan komunitas. Pada kenyataannya, upaya vaksinasi gotong-royong tersebut malah sangat jauh dari tujuan percepatan.

"Di sini kalau kita melihat vaksinasi gotong-royong untuk level di DKI Jakarta, sesungguhnya apa yang terjadi vaksinasi yang dimulai dari inisiatif KADIN atau pun swasta dan disambut oleh pemerintah itu sangat jauh dari upaya percepatan," ungkap Elisa dalam diskusi virtual pada Senin (12/7).

Mengutip data dari Pemprov DKI Jakarta, Elisa merinci jumlah vaksinasi gotong-royong yang telah diimplementasikan. Elisa membandingkan jumlah tersebut dengan implementasi vaksin yang dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat.

"Misalnya tanggal 11 Juni 2021, 1 juta vaksin Sinopharm siap pakai tiba. 1 Juli 2021 baru 90.852 vaksin dosis I sinopharm yang diimplementasikan dalam program vaksinasi gotong-royong. Di saat bersamaan, secara keseluruhan vaksinasi publik di DKI Jakarta mencapau 4.498.251," ujarnya.

Elisa mengungkapkan bahwa 10 hari berselang, yakni pada 11 Juli kemarin, hanya terdapat penambahan implementasi 15.000 dari vaksinasi gotong-royong.

"Jadi apanya percepatan? Dengan tempo waktu 10-11 hari itu cuma nambah 11.000," ujarnya.

Elisa lantas membandingkan jumlah tersebut dengan implementasi vaksinasi publik dalam kurun waktu yang sama bertambah sekitar 1 juta vaksinasi.

"Jadi sebenarnya tidak ada itu percepatan kekebalan komunitas. Kalau pun baru datanga 1 juta atau 1,5 juta, sekarang penerimanya sampai tanggal 7 Juli kemarin laporan Direktur Biopharma ke DPR adalah baru 281 ribu total dosis dari 1,5 juta," katanya.

"Kalau 1,5 juta disebar dikasih ke seluruh provinsi, kota/kabupaten zona merah, zona oranye jangan-jangan satu hari juga habis," katanya.