Mataram, Gatra.com - Penanganan penyebaran wabah Covid berbasis desa atau kelurahan sangat efektif menghadapi Covid-19. "Karena selama ini, PPKM Mikro berbasis desa cukup efektif untuk penanganan Covid-19 hingga tingkat Dusun dan RT," tandas Wagub di Mataram bersama Satgas Covid -19 Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, secara offline dan online, Sabtu (10/7) di Mataram.

Wagub perempuan pertama di NTB ini menandaskan, bahwa tidak akan mungkin Provinsi atau Kabupaten saja yang fokus menghadapi pandemi ini, namun harus melibatkan semua komponen dari tingkat desa atau kelurahan.

“PPPM Mikro berbasis desa telah dilaksanakan selama ini, Apalagi keberadaan posko PPKM di desa dan kelurahan sudah mencapai 100 persen.Sehingga keberadaan Posko ini dapat proaktif dan dimaksimalkan perannya,” ujar Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB ini.

Menurut  Wagub, harus dusadari betul Pemerintah Desa, Babinsa, Babinkamtibmas dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19. Sehingga, penerapan dalam disiplin mengikuti protokol kesehatan dapat benar-benar diikuti oleh masyarakat. Termasuk membangun kesadaran masyarakat betapa pentingnya vaksinasi.

"Untuk itu sinergi dan koordinasi Satgas Covid Kabupaten/Kota dengan kecamatan hingga desa harus terjalin dengan baik. Saya juga ingatkan dengan masuknya virus corona varian delta, penerapan prokes harus ditegakan dengan benar. Penyediaan faskel serta sarana dan fasilitas lainnya harus sudah teratasi dengan baik,”ujarnya.

Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal menambahkan, bahwa jajarannya telah menginisiasi adanya kampung sehat hingga ke desa atau kelurahan. “Dimana peran serta semua komponen dari kepala desa, aparat TNI/Polri dan masyarakat untuk membiasan diri hidup sehat dan tetap menjaga prokes hadapi covid," ujarnya.

Komandan Korem (Danrem) 162 Wira Bhakti, Brigjen TNI, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Covid harus tangani dari lingkungan terkecil dulu seperti keluarga, desa, kecamatan keatas hingga negara. Jajaran TNI/Polri siap mendukung penuh semua kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Sehingga kabupaten/kota hingga desa harus bersinergi dengan semua steakhokder hingga babinsa babinkamtibmas di desa maupun kelurahan,” kata dia.