Jakarta, Gatra.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan penanaman modal negara (PMN) pada 2022 sebesar Rp 72,44 triliun untuk menyuntik 12 perusahaan BUMN.

"Saya coba memaparkan PMN tahun 2022, seperti yang tadi disampaikan untuk penugasan 80 persen dan restrukturisasi 6,9 persen, jadi kalau kita kumulatifkan ini 87 persen adalah hal-hal yang sudah tidak bisa terelakkan," ujar Erick saat Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7).

Adapun total BUMN yang dicanangkan mendapatkan PMN terdapat 12 BUMN yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Bank Negara Indonesia Tbk. (Persero) (BBNI), PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Kemudian PT Waskita Karya Tbk. (Persero), Holding asuransi Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), PT Adhi Karya Tbk. (Persero) (ADHI), PT Perumnas (Persero), PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN), PT RNI, dan DAMRI.

Terkait rincian pengucuran PMN tersebut, Perumnas akan disuntik sebesar Rp2 triliun terkait penugasan bagi program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jakarta dan Medan.

Sementara itu, untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dialokasikan Rp1,2 triliun dalam rangka penugasan penguatan industri pangan dan peningkatan inkulsivitas petani, peternak, nelayan dan UMKM.

"RNI, ini penugasan pangan dan sekalian kita juga ingin memastikan R&D tersebut terkonsolidasi dengan baik sehingga diharapkan dapat mendukung UMKM serta memastikan kestabilan di petani dan peternak," ungkap Erick.

Sementara itu, Hutama Karya akan mendapatkan PMN Rp31,35 triliun untuk pembangunan tol Trans Sumatera hingga mencapai target pembangunan yang telah direncanakan.

Berikutnya, BUMN pariwisata in journey atau Aviata/PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp9,31 triliun.

"Penambahan permodalan kedua untuk perusahaan dari hasil penggabungan holdingisasi pariwisata di sini angkanya Rp9,318 triliun. penguatan tentu yang ada namanya aviasi, pembebasan lahan dan KEK Mandalika," jelas Erick.

PT PLN sebesar Rp8,23 triliun terkait penugasan untuk program pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan dan membangun transmisi, gardu listrik, dan distribusi listrik pedesaan untuk tahun pembangunan 2021-2022.

BBNI sebesar Rp7 triliun terkait pengembangan bisnis, penguatan modal untuk meningkatkan tier I capital dan capital adequacy ratio (CAR).

Lantas PT KAI sebesar Rp4,1 triliun terkait penugasan untuk mendukung menjalankan program strategis nasional (PSN) kereta cepat guna menutup cost over run.

PT Wakita Karya sebesar Rp3 triliun untuk restrukturisasi, kemudian restrukturisasi Jiwasraya Rp2 triliun untuk Indonesia Financial Group (IFG) terkait restrukturisasi Jiwasraya dengan PMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

Selain itu, PT Adhi sebesar Rp2 triliun terkait penugasan untuk penyelesaian Jalan Tol Yogyakarta-Solo, Tol Yogyakarta-Bawen dan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Karian-Serpong.

BTN sebesar Rp2 triliun terkait pengembangan bisnis dalam rangka penguatan modal guna meningkatkan tier I capital dan CAR.

Terakhir, DAMRI Rp250 miliar untuk penyediaan armada program penugasan perintis, KSPN, dan perkotaan melalui buy the service (BTS).

"Kami juga bekerja keras sosialisasi dengan Kemenkeu untuk tetap menjalankan dengan angka ini," kata Erick.