_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Karanganyar, Gatra.com - Ratusan PKL terdampak PPKM darurat mengharap kompensasi libur jualan kembali diberikan. Sebelumnya, mereka mendapat bantuan uang tunai dari pemerintah daerah pada pemberlakuan PPKM beberapa waktu lalu.
Libur jualan dialami pelaku usaha tersebut, terutama yang biasanya jualan sore seperti di Taman Pancasila dan alun-alun Karanganyar. Selama pemberlakuan PPKM darurat, 3-20 Juli 2021, kesempatan mencari nafkah terhalang aturan jam malam. Segala bentuk aktivitas ekonomi dilarang dan jalan protokol diblokade mulai pukul 17.00-06.00. Padahal ratusan PKL tersebut berjualan mulai pukul 15.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB.
"Dua jam saja buka lapak enggak efektif. Aturan itu sama saja kembali menutup kesempatan jualan. Kalau PKL yang buka pagi bisa jualan. Tapi PKL sore, tutup," kata Koordinator Lapangan UKM Taman Pancasila, Iriyanto kepada wartawan, Rabu (7/7).
Di Taman Pancasila Karanganyar, sebanyak 300 PKL terdampak PPKM darurat. Lokasi itu steril dari para pedagang selama 24 jam. Biasanya, itu lokasi paling ramai berbisnis kuliner hingga jasa. Iriyanto mengakui adanya bantuan kompensasi dari pemerintah kabupaten saat mereka diliburkan selama dua pekan pada pemberlakuan PPKM awal tahun ini. Per PKL menerima Rp300 ribu. Namun sekarang, belum ada informasi bantuan itu bakal diberikan.
"Banyak yang tanya. Apa enggak ada bantuan uang lagi to pak dari pemerintah? Terus mau makan apa selama disuruh libur jualan? Itu pertanyaan dari teman-teman PKL," katanya.
Hingga hari kelima libur jualan, para PKL bertahan hidup dari berutang dan mengandalkan sisa uang yang tak seberapa. Mereka berharap bantuan uang kompensasi bisa sedikit menopang kebutuhan harian.
Kepala Disdagnakerkop UKM Kabupaten Karanganyar, Martadi mengaku hingga saat ini belum mendengar para PKL mengeluh terkait libur jualan selama PPKM darurat.
Namun demikian, pihaknya akan membuat laporan kepada Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengenai jumlah PKL yang terdampak PPKM dan meminta arahan untuk langkah selanjutnya.
"Coba nanti kita lihat dulu, kita matur ke beliau. Kita sampaikan kepada bupati. Kalau ada anggaran, harus kita ambilkan dari mana. Yang berkewenangan atau yang punya otoritas kan beliau," kata Martadi.
Martadi menambahkan pihaknya sudah punya data base jumlah PKL yang berada di Taman Pancasila dan Alun-alun Karanganyar serta PKL jualan sore di sekitarnya.
