Pekanbaru, Gatra.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat harus mengambil sikap atas tudingan mafia alat kesehatan (alkes)yang mendera politisi Partai Demokrat Agung Nugroho. 

 

Menurut pengamat komunikasi politik Aidil Haris, sikap diam yang ditunjukan Partai Demokrat maupun Agung Nugroho dapat menimbulkan efek negatif bagi citra partai lantaran muncul di kala pandemi COVID-19. 

 

"Yang membuat sensitif itu kan, lagi masa pandemi lalu muncul tudingan mafia alkes. Kalau tudingan terus bergulir, publik yang melek informasi akan punya sangkaan tersendiri untuk Partai Demokrat dan Agung sendiri," bebernya kepada Gatra.com melalui sambungan seluler di Pekanbaru, Rabu (7/7). 

 

Dikatakan Aidil, persoalan pandemi kini telah merembet ke isu politik. Oleh sebab itu jika Partai Demokrat tidak memiliki sikap terhadap persoalan ini, maka ekses negatif bakal mendera Partai Demokrat. Pasalnya publik akan menganggap Partai Demokrat tidak peka dengan beban rakyat. 

 

"Jika isu itu dihembuskan oleh lawan politik, sikap diam justru akan membuat lawan politik meneruskan bahkan menggeber isu mafia alkes. Artinya Partai Demokrat harus menyampaikan pesan, humas partai harus bisa  memberi klarifikasi. Sedangkan Agung jika merasa tidak bersalah, silahkan klarifikasi atau menuntut balik jika tudingan itu tidak benar. Kalau dibiarkan berlarut 2024 nanti efeknya akan terlihat,"urainya.

 

Sebagai informasi, pada Senin (5/7) sejumlah papan bunga berjejer di depan gedung KPK di bilangan Kuningan Jakarta Selatan. Untaian papan bunga itu memuat pesan berikut.  "Meminta KPK Untuk Mengungkap Mafia Alkes di Provinsi Riau yang diduga melibatkan Wakil Ketua DPRD Riau (Agung N) dan mendesak KPK untuk memeriksa perusahaan Inhil Pratama yang diduga terlibat praktek mafia alkes di Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau."

 

Sementara itu pada Jum'at (18/6), Aliansi Mahasiswa dan Pemuda berorasi di depan gedung KPK meminta lembaga anti rasuah untuk mengungkap dugaan mafia Alkes di Riau yang diduga melibatkan Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho. 

 

Pada momen tersebut pendemo juga mendesak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memecat Wakil Ketua DPRD Fraksi Partai Demokrat Agung Nugoroho.

 

Adapun Agung Nugroho dalam keterangannya pada media lokal menduga tudingan mafia alkes itu memiliki kaitan dengan agenda politik 2024. 

 

---