Sukoharjo, Gatra.com- Penerapan PPKM darurat telah diumumkan Presiden Joko Widodo pada Kamis kemarin. Pemerintah menargetkan penurunan penambahan kasus harian kurang dari 10.000 per hari. Beragam aktivitas ekonomi dan masyarakat diketatkan dalam PPKM darurat untuk menghambat laju persebaran pandemi Covid-19. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah, Edy Wuryanto saat di temui di RSUD Ir Soekarno, Sukoharjo mengatakan, selama penerapan PPKM darurat ini menjadi momentum penting bagi masyarakat. Sehingga harus ada gotong royong antara pemerintah dengan masyarakat. 

Dimana pemerintah daerah harus benar-benar serius dalam memberlakukan aturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan masyarakat juga harus mematuhi kebijakan PPKM darurat dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. "Juli Agustus itu puncaknya Covid, jadi Bu Bupati yang baru harus fokus betul, kuatin hulunya jangan nanti hilirnya yang jadi persoalan, Bupati baru semangatnya harus baru," katanya.

Menurut Edy apabila tidak tertangani dengan baik, maka dikhawatirkan semua rumah sakit akan dipasangi tenda, bahkan hingga di perkampungan warga. Selain itu persediaan oksigen dan obat-obatan juga akan menipis. "Yang tidak bisa dirawat di rumah sakit akhirnya dirawat di rumah, seadanya dan tidak standar akhirnya nyebar kemana-mana. Jadi harus ada gerakan, edukasi camat lurah perangkat desa sampai tingkat RT, saya yakin Sukoharjo selesai permasalahannya," ucapnya.

Edy menambahkan, saat ini PPNI Jawa Tengah sudah menyiapkan lokasi untuk isolasi bagi para nakes atau relawan yang terpapar Covid-19. Tempat tersebut yakni berada di Ungaran, Semarang dan sudah siap, tinggal digunakan. "Banyak Nakes yang kesulitan isolasi mandiri. Karena rumahnya tidak memadai. Maka kita siapkan tempat di Ungaran. Kita sudah koordinasi dengan Gubernur, Mas Ganjar," pungkasnya.