Purwokerto, Gatra.com - Epidemiolog Lapangan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diumumkan pemerintah sudah sangat bagus. Namun, membutuhkan ketegasan dan pelaksanaan aturan dengan tepat.

Ahli epidemiologi lapangan Unsoed, dr Yudhi Wibowo Yudhi mengaku sangat mendukung PPKM Darurat yang berlaku 3-20 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali. Bahkan, dia juga sempat membaca draft PPKM darurat yang dibahas dalam rapat terbatas, sebelum diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (1/7) siang.

Dalam rancangan itu, terdapat penentuan level berdasarkan jumlah kasus harian Covid-19 dan keterisian tempat tidur pasien atau bed occupancy rate (BOR). Menurutnya kebijakan itu masih terdapat kekurangan

"(PPKM Darurat) Itu sangat bagus. Ada (target) penguatan testing, penguatan isolasi mandiri baik terpusat dan penanganan di rumah sakit, pembatasan lebih ketat lagi untuk fasilitas umum dan sebagainya. Tapi harapan saya ada pembatasan juga di transportasi. (transportasi) tetap beroperasi itu kurang pas. Kalau mau serius, seluruhnya harus off minimal 2 minggu. 17 hari berarti (PPKM) ini," jelasnya, melalui sambungan telepon, Kamis (1/7).

Tim Ahli Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Banyumas ini berharap, semestinya aturan dalam PPKM darurat ini memiliki perbedaan signifikan dengan PPKM skala mikro yang sudah berjalan. Menurutnya, upaya menekan kasus aktif tidak selesai dalam waktu 3-20 Juli tanpa ada tindakan tegas dan terkendali.

Terkait testing, Yudhi menantang pemerintah pusat maupun daerah untuk memenuhi target testing demi menekan penyebaran Covid-19. Sebagai contoh, Kabupaten Banyumas yang dimasukkan pada level IV, pemerintah setempat harus memenuhi jumlah testing 3.661 per hari. Apabila demikian, hal itu harus diikuti dengan prosedur yang benar dan tegas.

Dia menambahkan, angka kematian akibat Covid-19 di Kabupaten Banyumas juga menunjukkan grafik peningkatan. Pada bulan Juni 2021, kenaikan mencapai angka 300 persen dibandingkan bulan Maret lalu.

"Saat ini, kondisinya kan menipisnya stok oksigen, BOR sudah 90 persen, itu serius. Indikatornya banyak yang meninggal. Bahkan Cilacap itu lebih tinggi jumlah kematiannya dibanding Banyumas. Saya berharap PPKM Darurat berbeda dengan PPKM mikro serta dilaksanakan dengan konsisten dan tegas," kata dia.

Yudhi menjelaskan, kebijakan PPKM darurat ini tentu berdampak terhadap perputaran ekonomi. Meski Presiden Jokowi meminta ekonomi dan kesehatan tetap berjalan beriringan. Akan tetapi hingga saat ini belum ditemukan negara yang mampu menyelamatkan kedua sisi tersebut secara bersamaan.

"Saya paham itu. Tapi saya belum pernah menemukan negara manapun yang berhasil menyelamatkan keduanya. Artinya secara kesehatan menekan lonjakan kasus dan ekonominya bisa diselamatkan. Kalau ada lonjakan kasus yang diutamakan adalah menekan laju kasus dulu, pasti pertama penguncian dulu. Minimal dua minggu. Lalu dievaluasi, kalau kasus turun drastis, berarti nanti ada relaksasi lagi," ujarnya.

Sejak awal pandemi, kata Yudhi, pemerintah tidak menyediakan anggaran sebagai kompensasi bagi warga negara yang terdampak secara ekonomi. Walaupun ada dalam bentuk dana stimulus, tetapi bantuan itu tidak merata, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak mampu menutup kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah harus menentukan prioritas dahulu yaitu menekan laju penyebaran kasus. Setelah penularannya turun maka dapat melakukan relaksasi.

"Karena itu selalu akan bertolak belakang dengan upaya pencegahan (Covid-19). Sudah diterapkan di PPKM mikro dengan memperhatikan pemulihan ekonomi tapi di lapangan tidak bisa," ujarnya.

Yudhi menyarankan, pengelola fasilitas umum (fasum), baik swasta maupun pemerintah harus memikirkan cara agar roda perekonomian tetap berputar, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, pada tempat wisata, pembayaran tiketnya harus non tunai dan menetapkan pembatasan kuota pengunjung sesuai peraturan.

"Kalau tidak ingin mati secara ekonomi, maka berusahalah memperbaiki pengelolaan fasum agar siap menghadapi pandemi ini. Tapi memang yang paling sulit diatur itu pasar. Dulu di Banyumas ada (pasar) yang menjadi percontohan, tapi lama-kelamaan ya muncul kerumunan lagi," ucapnya.