Palembang, Gatra.com - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), mencatat realisasi Dana Desa di wilayahnya hingga 31 Mei 2021 sudah mencapai 28,90 persen atau sebesar Rp 777,97 miliar dari total pagu sebesar Rp 2,69 triliun.

“Realisasi tersebut (Rp 777,97 miliar) termasuk Dana Covid-19 sebesar delapan persen dan BLT Desa di Sumsel,” ujar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumsel, Lydia K Christyana di Palembang, Selasa (29/6).

Menurutnya, Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut ditujukan untuk 2.853 desa di Bumi Sriwijaya.

Dijelaskannya, ada beberapa penyebab belum optimalnya penyaluran Dana Desa di Sumsel. Mulai dari desa belum memenuhi persyaratan penyaluran (APBDes dan Perkades KPM BLT Desa), terdapat Pemda yang belum mengajukan permintaan penyaluran dan perekaman KPM BLT Dana Desa melalui OMSPAN ke KPPN.

“Bukan itu saja, penyebab lainnya yakni belum tersimplifikasinya proses administrasi dokumentasi penyaluran dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke Dinas PMD kabupaten terkait yang memperlambat proses penyaluran Dana Desa. Kemudian, penyaluran juga masih bersifat kolektif,” katanya.

Untuk alokasi dana desa sebesar delapan persen itu digunakan untuk dana Covid-19. Pihaknya mencatat dari 2.646 desa yang ada di Sumsel, ada 126 desa yang belum menyerap dana desa untuk penanganan corona.

“Jadi, alokasi tersebut guna mendukung PPKM mikro. Mulai dari membuat pos penyekatan hingga petugasnya. Porsinya harus delapan persen dari pagu dana desa yang diterima. Ya, tidak boleh di bawah itu,” ujarnya.

Dibeberkannya, masyarakat dan aparat desa pun didukung membuat Satgas Covid-19 dari dana tersebut. Yang mana, seluruh biaya yang berkaitan untuk penanggulangan dan penyebaran corona di desa bisa diambil dari porsi dana Covid tersebut.

“Tentunya, tak ada alasan jika desa itu tak beri dukungan terhadap PPKM mikro. Sebab, anggarannya sudah di-support dana desa,” katanya.