Ramallah, Gatra.com - Otoritas Moneter Palestina sedang mengkaji kemungkinan penerbitan mata uang digital. Langkah ini berpotensi memberikan sinyal akan kemerdekaan moneter dari Israel.

Untuk diketahui, di bawah perjanjian dengan Israel pada dekade 1990-an, Palestina setuju untuk tidak menerbitkan mata uang mereka sendiri, dan menggunakan shekel Israel, bersama dengan dinar Yordania dan dolar Amerika sebagai alat pembayaran di wilayahnya.

Bank-bank Palestina saat ini dibanjiri shekel Irael karena undang-undang Israel yang melarang transaksi tunai dalam jumlah besar untuk mencegah tindak pencucian uang. Israel juga membatasi jumlah shekel dari bank Palestina yang dapat ditransfer kembali ke Bank Israel setiap bulannya.

Dampak dari kebijakan Israel itu membuat sejumlah Bank Palestina terkadang harus meminjam untuk menutupi pembayaran valuta asing kepada pihak ketiga, dan terjebak dengan banyaknya uang kertas Israel.

Saat ini dua kajian tentang mata uang kripto tengah dilakukan dan belum ada keputusan yang dibuat, namun Gubernur Otoritas Moneter Palestina, Feras Milhem menaruh harapan agar pada akhirnya Palestina dapat menggunakan mata uang digitalnya.

“Untuk sistem pembayaran di negara kami dan mudah-mudahan Israel dan negara lainnya dapat menggunakannya sebagai alat pembayaran,” ujar Feras Milhem dilansir Bloomberg, Jumat (25/06).

Meski akan sulit terwujud. Pasalanya ekonomi Palestina secara inheren lemah, dapat ditekan secara signifikan oleh pembatasan Israel pada arus bebas barang dan orang. Ekonomi Palestina juga sangat bergantung pada uang donor, dan pengiriman uang dari Israel.

Direktur Institut Penelitian Kebijakan Ekonomi Palestina, Raja Khalidi mengatakan bahwa kondisi ekonomi makro tidak memungkinkan mata uang Palestina baik digital atau lainnya dijadikan sebagai alat tukar. Namun, penerbitan uang digital dapat tersebut dapat mengirim sinyal politik untuk menunjukkan otonomi moneter dari Israel.

Palestina bergabung dengan otoritas moneter dari Swedia hingga China dalam mengkaji potensi mata uang digital karena berkurangnya penggunaan uang kertas yang mengancam mengubah metode pembayaran tradisional. Munculnya mata uang kripto seperti Bitcoin telah menambah tekanan pada bank sentral, untuk memastikan mereka memiliki alternatif yang layak sebelum bentuk pembayaran yang tidak teregulasi mengambil alih.

Mantan penasihat senior gubernur Bank of Israel, Barry Topf setuju bahwa sangat tidak mungkin mata uang digital Palestina akan menjadi alat pertukaran yang nyata.

“Itu tidak akan menggantikan shekel atau dinar atau dolar. Ini tentu tidak akan menjadi penyimpan nilai,” ujar Barry Topf.

Krisis kredit telah membuat sektor swasta Palestina menderita. Sementara itu, Bank Investasi Eropa telah menjanjikan pinjaman US$425 juta yang akan disalurkan Milhem ke usaha kecil dan menengah di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Hal tersebut dipicu oleh kekhawatiran uang tersebut akan berakhir di tangan gerakan Hamas yang berkuasa di Gaza, yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh AS dan Israel. 

Milhem mengatakan semua dana akan didistribusikan oleh bank-bank yang diatur oleh Otoritas Moneter Palestina.

"Bank kami menerapkan aturan yang sangat ketat. Mereka menerapkan aturan 'Know Your Costumer (KYC)'. Dalam hal ini kami tidak khawatir.” katanya.