Pekanbaru,Gatra.com - Kebijakan zero over dimensi over load (ODOL) yang diwacanakan Kementrian Perhubungan pada tahun  2023 merupakan kabar baik bagi Provinsi Riau.

Menurut Anggota DPRD Riau, Syafrudin Iput,  truk ODOL telah menjadi momok menahun bagi infrastruktur jalan di Riau. Ia yakin bila mobilitas truk tersebut dikurangi, hal itu dapat membantu pemerintah daerah memelihara infrastruktur jalan.

"Lebih dari 70 persen kerusakan jalan di Riau itu dipicu oleh truk ODOL, sisanya juga dipengaruhi drainase jalan yang tak memadai," bebernya kepada Gatra.com, Rabu (23/6).

Diketahui, untuk Kota Pekanbaru saja,Dinas Pekerjaan Umum setempat harus memperbaiki kerusakan jalan sepanjang 370 kilometer pada tahun 2021. Meski tidak semua jalan tersebut rusak karena dijajal ODOL, namun untuk ruas jalan yang berlokasi di pinggiran,menuju kabupaten lainya, umumnya turut dirusak truk berbadan tambun itu.

Dikatakan Syafrudin Iput, truk ODOL yang memiliki muatan puluhan ton, bisa melenggang bebas di jalan yang hanya mampu menahan beban delapan ton di Provinsi Riau. Kondisi itu membuat upaya pembangunan infrastruktur jalan di Riau menjadi tersendat, lantaran harus memikirkan pemeliharaan jalan.

Sebagai informasi, Dinas Perhubungan (Dishub) Riau memperkirakan ada sekitar 30 ribu truk ODOL yang wara wiri di Riau. Dari angka itu, sekitar 20 ribu unit adalah truk CPO (minyak sawit) sisanya truk barang dan kayu. Umumnya truk berbadan tambun itu bukan berasal dari Riau,alias non BM (plat kendaraan bermotor di Riau).

Iput menambahkan, topografi Riau yang berbentuk dataran rendah dengan di dominasi lahan gambut, telah menjadi tantangan untuk mewujudkan kemantapan jalan di Bumi Lancang Kuning.

"Karena Riau ini lahannya gambut, maka menjaga ketahanan jalan itu lebih sulit dibandingkan dengan jalan yang ada di lahan tanah mineral. Artinya, truk dengan muatan puluhan ton yang melintas di Riau lebih berpotensi merusak jalan, ketimbang truk sejenis yang melintasi jalan di Sumatera Barat,"bebernya.

Adapun wacana zero ODOL menjadi solusi yang dinantikan, setelah Kementrian Perhubungan tak kunjung mengoptimalkan fasilitas jembatan timbang di Riau.