Jakarta, Gatra.com - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyerahkan laporan hasil reviu (LHR) atas dokumen voluntary national reviu (VNR) sustainable development goals (SDGs) tahun 2021 kepada Pemerintah, diwakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioanl/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, pada Rabu (23/06).

"Kami menyerahkan laporan hasil reviu atau LHR atas voluntary national reviu sustainable development goals Indonesia tahun 2021," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna secara virtual.

Diketahui, penyerahan Laporan Reviu BPK ini adalah proses reviu atas VNR SDG oleh sebuah Supreme Audit Instution (SAI) suatu negara yang menjadi bagian dalam implementasi SDGs. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk memastikan laporan VNR yang akurat dan berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas VNR.

Katua BPK berharap hasil reviu tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas VNR SDGs Indonesia.

"Semoga hasil reviu BPKmemberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitas dan kredibilitas VNR SDGs Indonesia dan mendorong budaya accountability for all untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa dan negara kita tercinta," ujar Ketua BPK.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan rasa terima kasihnya atas laporan hasil reviu terhadap voluntary national reviu SDGs Indonesia 2021.

"Apresiasi kami yang tinggi atas kerja samanya dalam memastikan kualitas, sehingga mudah-mudahan baik dan prosesnya senantiasa inklusif. Sekali lagi, terima kasih Bapak ketua BPK," ungkap Suharso.

Terkait implementasi SDGs di tengah pandemi, BPK merekomendasikan sejumlah hal untuk dilakukan oleh pemerintah. Rekomendasi tersebut tertuang dalam Laporan Hasil reviu BPK atas Laporan Voluntary National reviu SDGs (VNR SDGs) Tahun 2021.

"Hasil reviu VNR Tahun 2021 memiliki kesinambungan dari hasil-hasil reviu sebelumnya dan hasil pemeriksaan BPK terkait persiapan Pemerintah dalam pencapaian dan implemantasi SDGs. Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan reviu BPK akan terus kita pantau untuk pencapaian SDGs yang lebih baik dan sesuai dengan target serta VNR yang semakin berkualitas," ungkap Agung.

Rekomendasi pertama dari BPK adalah Pemerintah harus memastikan pengungkapan keberlanjutan sumber daya, relevansi data dan informasi. serta keselarasan tujuan dengan hasil pemeriksaan BPK sebagai kunci penting dalam implementasi Sustainable Development Goals (SDGs).

BPK mengimbau Pemerintah agar menjaga proses penyusunan Voluntary National reviu SDGs (VNR SDGs) Tahun 2021.

"Hasil reviu VNR Tahun 2021 memiliki kesinambungan dari hasil-hasil reviu sebelumnya dan hasil pemeriksaan BPK terkait persiapan pemerintah dalam pencapaian dan implemantasi SDGs," ujar Agung Firman.

Dalam rekomendasinya, BPK menilai tentang pentingnya sebuah sinergi dan kolaborasi Big Data dan Big Data Analytic guna memastikan suatu integrasi dari sistem monitoring dan evaluasi implementasi SDGs kedepannya.