Pemalang, Gatra.com - Wacana masa jabatan presiden tiga periode kembali mengemuka usai muncul deklarasi relawan Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo (Jokpro) yang mendukung duet itu di pilpres 2024. Wacana ini ditentang salah satu kelompok relawan Jokowi di pilpres 2009 dan 2014, Seknas Jokowi.

Ketua Umum Seknas Jokowi Jawa Tengah, Bambang Mugiarto mengatakan, wacana jabatan presiden tiga periode bertentangan dengan Undang-undang (UUD) 1945. "Wacana jabatan presiden tiga periode itu mencederai wajah demorasi," kata Bambang, Selasa (22/6).

Bambang menilai adanya upaya agar masa jabatan presiden bisa ditambah menjadi tiga periode adalah langkah yang tak bermoral. Sebab undang-undang yang mengatur masa jabatan presiden merupakan representasi rakyat. "Sebenarnya sah-sah saja kalau undang-undang diubah karena bukan kitab suci, tapi kalau diubahnya di tikungan terakhir itu kan tidak bermoral," ujarnya.

Menurut Bambang, munculnya kelompok relawan yang mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk kembali menjabat presiden harus dihargai karena merupakan bagian dari hak berpendapat. Meski demikian, dia menegaskan tak setuju dengan wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Bambang juga menyebut dorongan untuk meneruskan masa jabatan menjadi tiga periode justru merugikan Jokowi. "Saya punya keyakinan tinggi itu bukan design atau keinginan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi kan juga sudah menolak dengan tegas wacana itu pada tahun 2019. Itu menampar muka saya, kata Pak Jokowi pada waktu itu," ujarnya.

Terkait isu adanya skenario mengamandemen UUD 45 tentang perubahan masa jabatan presiden untuk memuluskan jalan Jokowi menjabat tiga periode, Bambang menyebut langkah itu memungkinkan. Namun jika memang benar akan dilakukan, maka akan berhadapan dengan rakyat.

"Di sini keterlibatan rakyat itu penting, karena selama ini kita berhadapan dengan oligarki partai. Di pilpres kita tidak ada ruang, beda dengan DPD yang ada calon independen, makanya rakyat harus berpartisipasi aktif. Kita punya pengalaman empiris, pada pilpres ketiga dan keempat kita berhasil menjebol oligarki partai, akhirnya partai mau mendengar rakyat," ujarnya.

Menurut Bambang, Seknas Jokowi di tingkat nasional belum mengeluarkan keputusan terkait capres yang didukung di pilpres 2024, kendati Seknas Jokowi Jawa Tengah sudah memutuskan untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

"Kami di tingkat nasional masih menyusun rencana munaslub. Hanya apakah bisa dilaksanakan Juli nanti atau tidak, atau diundur pelaksanaannya belum tahu karena ini sedang terjadi ledakan kasus Covid-19," ujarnya.

Bambang berharap ada agenda pembahasan capres 2014 dalam munaslub tersebut. Hal ini juga sudah diantisipasi Seknas Jokowi Jawa Tengah dengan memutuskan mendukung Ganjar Pranowo karena sosok Gubernur Jawa Tengah itu merupakan sosok yang mirip dengan Jokowi.

"Semoga di munas ada pembahasan soal capres, minimal kriterianya ada, kalau tidak ingin mendahului saran Pak Jokowi misalnya," ujarnya.