Jakarta, Gatra.com – Norma gender mendorong perempuan untuk menanggung beban pekerjaan domestik yang semakin besar, khususnya dengan adanya kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home), Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan sebagainya. Kondisi ini menyebabkan beban yang lebih berat lagi bagi perempuan kepala keluarga atau single mother.

Hal itu diungkapkan oleh Yanti dari Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Kemensos), yang mewakili Adhy Karyono selaku Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, lewat Zoom dalam diskusi daring bertajuk “Perempuan dan Bantuan COVID-19” yang diadakan pada Senin, (21/6) dan disiarkan langsung melalui Facebook Sahabat ICW.

Yanti, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, menyebut jumlah kepala keluarga rumah tangga perempuan sebanyak 15,82 persen atau 11,51 juta orang. Dari jumlah tersebut, hampir 58 persen bekerja dan 82,24 persen berstatus janda. “Jadi sangat-sangat signifikan,” ujarnya.

Adapun diketahui, perempuan banyak bekerja di sektor-sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19, juga terdapat peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga serta minimnya akses ke fasilitas kesehatan (faskes), karena layanan kesehatan yang telah memprioritaskan ke layanan penanganan virus corona.

Di samping itu, Yanti pun menilai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu tidak cukup efektif setelah mungkin beberapa riset yang telah dilakukan. Di samping itu, kata Yanti, mayoritas penerima bantuan sosial (bansos) adalah perempuan. Kemudian, terdapat dua program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT).

Untuk diketahui, Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan, yang memiliki komponen antara lain, ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini dan anak sekolah (SD-SMU).

Serta terdapat komponen tambahan yaitu lansia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat. Penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan, sehingga PKH menyasar pada perempuan. Targetnya adalah 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Dan sebetulnya, komponen ini sudah ada sebelum Covid, PKH sudah ada lama. Jadi, memang ditujukan kepada perempuan yang menjadi kunci masuk dari perolehan bantuan,” tutur Yanti.

Sedangkan, Kartu Sembako/BNPT memprioritaskan penerima bantuannya adalah perempuan di dalam keluarganya, baik kepala keluarga ataupun pasangan kepala keluarga. Apabila tidak ada perempuan dalam keluarga ataupun pasangan kepala keluarga, maka pengurus KPM adalah anggota keluarga perempuan yang berumur di atas 17 tahun. Targetnya yaitu 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat.

“Kebijakan untuk menjadikan perempuan sebagai penerima bansos merupakan upaya agar perempuan memiliki kontrol atas atas sumber daya, namun mekanisme ini tampaknya belum sepenuhnya dapat mempengaruhi dinamika dalam rumah tangga,” tandas Yanti.