Sleman, Gatra.com - Ulama, cendekiawan bangsa, yang juga Ketua Umum Muhammadiyah periode 1998-2005, Ahmad 'Buya' Syafii Maarif menilai sistem pemerintahan sekarang presidensial tapi memiliki rasa parlementer.

Hal ini disampaikan Buya kepada Gatra.com, Sabtu siang (19/6), saat bertanya soal pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai tak memiliki legitimasi karena meruyaknya sejumlah kasus.

"Kalau kita ingin melihat itu, mungkin walaupun namanya kabinet presidensial, pemerintahan sekarang berisi partai-partai yang haluannya tidak sama, punya kepentingan dan strategi masing-masing," kata Buya.

Pernyataan itu disampaikan Buya usai menerima kunjungan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di rumahnya di Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Karena berisi banyak partai, Buya melihat pemerintahan saat ini yang menganut sistem presidensial serasa bersistem parlementer.

"Itulah (jalannya pemerintahan) sulit sekali, sangat sulit sekali. Mungkin bentuk ini yang menyebabkan krisis di pemerintahan terbentuk," lanjutnya.

Akibatnya, sekarang ini negara mengalami krisis kehadiran negarawan karena sosok yang banyak muncul adalah politisi. Dampaknya negara berjalan terpontal-pontal.

"Ya krisis tantangan Covid-19, korupsi merajalela. KPK tidak seperti yang kita harapkan. Hukum juga begitu," katanya.

Namun karena situasi saat ini hasik dari proses politik, Buya menyatakan masyarakat dan dirinya tak bisa berbuat apa-apa.

"Yang penting, kesetiaan kepada bangsa negara jangan sampai lemah. Pesan saya, termasuk tadi ke Menko Airlangga agar terus tumbuhkan nasionalisme dan patriotisme," ungkapnya.