Jakarta, Gatra.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali melaksanakan program Patriot Energi. Upaya ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam pendampingan, pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) secara berkelanjutan lewat pemanfaatan potensi EBT setempat.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan, Patriot Energi turut membantu penyediaan akses listrik yang bersih, andal, dan kontinyu kepada masyarakat, khususnya di daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) dan wilayah Transmigrasi.

Program yang bekerja sama dengan Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) ini akan menjaring 100 orang muda. Nantinya, mereka bertindak sebagai fasilitator lapangan, melaksanakan survei potensi EBT di daerah, membantu program de-Dieselisasi PT PLN (Persero), serta membantu kemandirian listrik desa.

“Generasi muda tersebut akan direkrut, dilatih, dan dididik untuk memiliki 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi keteknisan, kompetensi kejuangan, kompetensi kerakyatan, dan kompetensi keikhlasan sehingga diharapkan mampu mengatasi segala hambatan dan tantangan pada saat diterjunkan ke lapangan,” terang Arifin dalam peluncuran program Patriot Energi secara virtual, Jumat (18/6).

Para Patriot Energi juga dibekali kemampuan mengedukasi masyarakat tentang EBT. Selain itu, keterampilan mempersiapkan organisasi pengelola fasilitas pembangkit EBT yang akan atau sedang dibangun, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

"Setelah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan, selanjutnya para Patriot Energi tadi dapat diperbantukan oleh berbagai pihak yang membutuhkan, baik Kementerian ESDM, pihak lain untuk menjangkau daerah-daerah 3T, atau badan usaha lainnya yang berkeinginan mengembangkan pembangkit EBT," kata Arifin.

Program Patriot Energi pernah dilaksanakan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal EBTKE pada tahun 2015-2016. Saat itu, ada 160 orang muda yang menjalani diklat dari Kementerian ESDM dan IBEKA, yang kemudian ditugaskan di 160 desa, di 39 Kabupaten, di 18 Provinsi selama 5 bulan hingga 1 tahun. Lokasi penugasan tersebar dari Kepulauan Mentawai sampai Keerom, Papua.