Kendal, Gatra.com – Pembangunan Bendungan Bodri di daerah Singorojo, Kendal, Jawa Tengah, yang diinisiasi pemerintah pusat untuk industri dan kepentingan masyarakat, menelan anggaran sekitar Rp1, 1 triliun. Bendungan Bodri yang tepat berada di hilir pertemuan Sungai Ringin dan Sungai Lutut memiliki kapasitas tampung kurang lebih sebesar 41,82 juta m3.

Bupati Kendal, Dico M Ganinduto, dalam Kick Off Penyusunan Akhir Prastudi Kelayakan/Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Bodri bersama Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR RI Ir. Arvi Argyantoro di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal, menyampaikan, perkiraan luas genangan bendungan Bodri mencapai 240.20 Ha.

Bendungan Bodri memiliki manfaat untuk suplai air baku sebesar 2,26 m3 per detik, pengairan irigasi seluas 8.861 Ha, dan menaikan intensitas tanam menjadi 263%, serta reduksi banjir sebesar 140,12 m3 per detik.

"Rencana pembangunan Bendungan Bodri Kabupaten Kendal telah masuk dalam agenda tahun 2020-2024 melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," kata Dico, Kamis (17/6).

Dico menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kendal sangat mendukung pembangunan Bendungan Bodri yang berlokasi di Desa Banyuringin, Kecamatan Singorojo, Kendal karena bendungan ini dapat memberi dampak yang positif bagi Kendal.

Menurutnya, selain untuk mendukung pengembangan sektor pertanian juga dapat memberikan dampak terhadap sektor industri dan pariwisata sesuai dengan visi misi Bupati Kendal, yaitu menjadikan Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata.

"Saya harap bendungan ini dapat diintegrasikan dengan jalur wisata sepeda yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, sehingga nantinya dapat menghidupkan roda perekonomian dan menyejahterakan masyarakat Kendal," ujarnya.

Dalam pembangunan Bendung Bodri, lanjut Dico, pihaknya tengah melakukan komunikasi kepada kurang lebih 140 KK yang akan terdampak pembangunan untuk dilakukan relokasi.

"Kita sebelumnya telah menjalin komunikasi dengan warga setempat. Alhamdulillah sudah sepakat dan nanti Pemerintah juga telah menyiapkan relokasi," ujar Dico.

Sementara itu, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR RI, Arvi Argyantoro, menjelaskan bahwa tahapan kick off ini sedang melakukan tahapan penyusunan FBC guna menarik investor masuk dalam pembiayaan.

"Outline Bisnis Case (OBC) tahap sebelumnya sudah kita selesaikan pada tahun 2020 kemarin, jadi sekarang sudah masuk tahap FBC yang fokus untuk menarik minat investor atau badan usaha agar ikut dalam proyek ini," kata Arvi.

Adapun tujuan pelaksanaan kick off, yakni guna mendapat tanggapan dan masukan dari pemerintah daerah, memastikan kesiapan proyek KPBU, dan pemutakhiran data informasi kelayakan KPBU dari aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan.