Jakarta, Gatra.com – Kebijakan Work from Bali (WFB) diambil untuk membangkitkan sektor ekonomi dan pariwisata di Bali yang lumpuh sejak dihantam pandemi Covid-19. Pemerintah berencana mewajibkan 25% aparatur sipil negara (ASN) di tujuh kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari Bali. Rencana tersebut akan direalisasikan selambatnya pada kuartal III 2021.

Tujuh kementerian dimaksud, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Investasi.

Kontribusi besar sektor pariwisata terhadap Bali berdampak tinggi akan jatuhnya ekonomi di saat keterbatasan mobilitas setahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Bali tercatat minus 9,3% dibandingkan tahun lalu, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020.

Kebijakan WFB disambut baik oleh pelaku usaha perhotelan dan kalangan pengusaha di Bali. Mereka yakin program ini akan efektif mendongkrak kembali kegiatan ekonomi. Direktur utama PT Hotel Indonesia Natour (HIN), Iswandi Said, di suatu kesempatan, menyebut pelaku usaha perhotelan sangat mendukung program tersebut karena dapat membangkitkan perekonomian di pulau dewata. Kebijakan tersebut turut meperlancar program Work from Hotel yang sebelumnya digadang serikat pelaku usaha di Bali.

Diketahui, lokasi awal yang dipilih untuk program WFB adalah Nusa Dua. Lokasi itu dipilih karena berada di bawah Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atau Bali Tourism Development Corporation. Selain itu, hampir seluruh hotel di Kawasan The Nusa Dua telah memeroleh sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) dari Kemenparekraf.

Bahkan, saat ini pemerintah tengah menyelesaikan vaksinasi bagi hampir 10.000 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan Nusa Dua serta masyarakat desa penyangga. Tidak hanya menerapkan WFB, upaya lain untuk pemulihan ekonomi Bali yakni dengan merencanakan Bali sebagai tempat penyelenggaraan 12 sidang internasional selama setahun ke depan.

CEO dan Managing Partner Grant Thornton Indonesia, Johanna Gani, mengatakan apresiasinya terhadap kebijakan WFB yang dapat menggeliatkan dan menghidupkan sektor pariwisata yang pada akhirnya menggerakkan roda perekonomian Bali.

“Selain dari perspektif pemulihan ekonomi, kebijakan Work from Bali juga dapat dilihat dari bagaimana upaya lokasi pariwisata dapat tetap hidup dalam situasi Covid-19. Diharapkan kebijakan berjalan dengan baik dan dapat diadaptasi di berbagai lokasi pariwisata lainnya di Indonesia untuk kembali berjalan normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan sebagai standar baru pelayanan pariwisata,” ujar Johanna.

WFB, lanjut Johanna, diharapkan mendorong tumbuhnya kepercayaan warga dunia bahwa Bali aman untuk dikunjungi. Secara psikologis, dengan pemerintah yang berani menempatkan ASN kementrian untuk bekerja dari Bali akan semakin memperlihatkan pariwisata di Bali sudah terbiasa disiplin menjalankan protokol kesehatan saat melayani para wisatawan.

Partner dan Head of Assurance Grant Thornton Indonesia, Hanny Prasetyo menambahkan, WFB yang dilakukan secara tepat akan mampu meningkatkan produktivitas ASN. “Banyak hal-hal yang biasanya cukup membuat stres di Jakarta tidak ditemui di Bali, misalnya kemacetan dan polusi udara. Selain itu Bali menawarkan kemudahan akses ke tempat terbuka seperti pantai selepas bekerja,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar kegiatan tersebut harus disertai dengan disiplin diri dan prokes yang ketat. “Program ini bukan liburan, namun kesempatan untuk bekerja dengan suasana berbeda dan menghasilkan produktivitas lebih baik sambil membantu perekonomian Bali yang kita cintai,” pungkasnya.