Bantul, Gatra.com - Sejumlah pengelola objek wisata mandiri di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluhkan minimnya bantuan pengadaan fasilitas penerapan protokol kesehatan (Prokes) dari pemda. Di tengah pemulihan objek wisata, pengadaan fasilitas prokes dilakukan mandiri.

Minimnya bantuan ini disampaikan oleh pengelola objek wisata Kedung Asri di Kecamatan Imogiri, Warsono, yang menyatakan bulan ini akan kembali aktif.

"Sebelumnya kami tutup beroperasi. Selain karena anjuran pemerintah, bencana banjir juga munculnya kasus Covid-19 di daerah sekitar," katanya, Senin (14/6).

Warsono mengatakan pihaknya menyiapkan fasilitas prokes dasar seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan pengukur suhu secara mandiri. Bantuan dari pemerintah yang sangat diharapkan belum pernah diterima.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh, ketua objek wisata Batu Kapal di Kecamatan Piyungan, Samsi Dwi Asaparudin. Secara mandiri, pengelola menyiapkan tempat cuci tangan sederhana berupa ember bekas cat dan sabun di sembilan titik.

"Jika memang pemerintah memberikan bantuan, kami sangat mendukung dan berharap penuh bisa ikut serta," jelasnya.

Memang diakui Samsi saat ini objek wisata Batu Kapal belum memiliki lembaga resmi seperti disyaratkan Dinas Pariwisata karena belum tersusunnya AD/ART.

Minimnya bantuan dari pemerintah ini mendapat respons dari anggota Komisi B DPRD Bantul, Mahmudi, yang mendesak Dispar segera memberi perhatian.

"Saat ini destinasi sudah mulai banyak dikunjungi, sehingga keberadaan fasilitas prokes wajib tersedia untuk antisipasi dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Banyak objek wisata berbasis komunitas yang mendapatkan bantuan,"katanya.

Menurutnya, selama ini Dispar Bantul fokus pada objek wisata yang dikelola pemda. Padahal objek wisata komunitas ini juga penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

"Kami dorong supaya dinas bisa memfasilitasi ini. Soal anggaran, kami akan dorong di APBD," ucapnya.

Kepala Dispar Bantul, Kwintarto Heru Prabowo, menyatakan pihaknya baru memberikan bantuan fasilitas tempat cuci tangan pada desa wisata tahun lalu.

"Sementara objek wisata komunitas memang belum. Kami belum bisa memberikan bantuan karena pengelolanya belum memenuhi legal formal," katanya singkat.