Jakarta, Gatra.com – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah terus berupaya memfasilitasi terjadinya kolaborasi antara pengusaha besar dengan UMKM. Menurutnya, investasi yang masuk ke suatu daerah wajib menggandeng pengusaha lokal dan UMKM setempat.

“UMKM harus dijadikan subjek dan objek pembangunan di daerah itu. Pemerintah ingin, investasi yang masuk mampu menarik yang kecil tersebut. Jangan dia besar sendiri,” kata Bahlil dalam webinar bertajuk ‘UMKM Indonesia Menuju Pasar Global’, Senin (14/6).

Saat ini, tambah Bahlil, ada 133 juta lapangan pekerjaan di Indonesia. 120 juta di antaranya berasal dari UMKM. Karena itu, posisi UMKM sangatlah strategis, baik dalam struktur pertumbuhan ekonomi nasional maupun dalam konteks pemerataan.

“Seperti kita tahu, 60% kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional kita dari sektor konsumsi. Kalau kita tarik, itu terkait daya beli masyarakat, yang mana terjadi jika ada kepastian pendapatan dan lapangan pekerjaan. Posisi UMKM strategis karena menciptakan 120 juta lapangan pekerjaan tadi,” ungkapnya.

Meski demikian, masih banyak UMKM yang kesulitan memperoleh pembiayaan dari perbankan. Penyebabnya, UMKM yang mengajukan pinjaman tadi seringkali masih informal sehingga syarat mutlak yang diajukan perbankan belum terpenuhi. Bahlil menyebut, 53% dari total unit usaha UMKM masih informal.

Bahlil menuturkan, pemerintah terus membantu mengformalkan UMKM, antara lain pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang cukup 3 jam saja, penggratisan pemerolehan sertifikat-sertifikat, hingga pemangkasan prosedur perizinan. Berbagai upaya tersebut, kata Bahlil, dilakukan dalam rangka memberi penguatan kepada UMKM.