Semarang, Gatra.com - DPRD Jawa Tengah mengkritik terjadinya kerumunan massa pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terpusat di Gradhika Bhakti Praja kompleks kantor gubernur Semarang.
Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng), Bambang Kusriyanto menyatakan, program vaksinasi tersebut ibarat mau menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah baru.
“Program vaksinasi adalah upaya memerangi Covid-19, tetapi melihat kejadian kerumunan massa di Gradhika pada Rabu (9/6) justru berpotensi penularan virus tersebut. Ini justru menimbulkan masalah baru,” katanya, Kamis (10/6).
Politisi dari PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang memberi embel-embel gratis dalam program vaksinasi Gradhika yang diprioritaskan bagi lanjut usia (lansia) tersebut.
Sebab vaksin itu bantuan dari pemerintah pusat. Sejak awal pemerintah pusat sudah berkomitmen memberikan vaksinasi Covid-19 secara gratis untuk masyarakat.
“Jika Pemprov Jateng sudah mendapatkan stok vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat, sebaiknya vaksinasi dilaksanakan melalui Puskesmas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota tidak dipusatkan di di satu tempat sehingga tidak memunculkan kerumunan massa,” ujar Bambang.
Melakukan vaksinasi melalui Puskesmas, lanjut Bambang, akan lebih efektif serta bisa dijangkau masyarakat di daerag dan tidak menimbulkan kerumunan massa.
Kalau dipusatkan di Gradhika Bhakti Praja Semarang, para lansia dari luar Semarang akan mengalami kesulitan untuk mengakses karena jauh.
“Hal ini yang harus dipikirkan oleh gubernur agar semua lansia bisa terlayani vaksin,” katanya.
Sementara, anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto juga mengritik ketidaksiapan Pemprov Jateng yang gencar melakukan sosialisasi soal vaksinasi gratis, tapi tidak melakukan langkah antisipasi
Menurutnya, terlihat dari sedikitnya jumlah petugas di lokasi gedung Gradhikan Bhakti Praja sehingga ketika jumlah warga yang datang untuk ikut vaksin banyak kewalahan dan terjadi penumpukan.
“Petugas tidak siap dengan membeludaknya warga yang datang, bahkan Gubernur Ganjar Pranowo masih mengenakan baju gowes ikut turun tangan mengatur kerumunan warga yang akan mengikuti vaksinasi. Ini justru menunjukkan ketidaksiapan Pemprov Jateng dalam mengantisipasi kedatangan warga,” ujarnya
Anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini menyarankan lokasi vaksinasi sebaiknya tidak terpusat di Gedung Gradhika Bhakti Praja dengan tujuan memecah kerumunan.
Vaksinasi bisa saja dilaksanakan di PRPP Semarang yang lebih luas, rumah sakit pemerintah, unit kesehatan masyarakat, hingga kantor-kantor pemerintahan di tingkat desa.
“Kalau lokasi vaksinasi dipecah dan tidak satu titik saja, maka lebih aman dan tidak terjadi kerumunan orang,”kata Yudi yang juga Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng.