Moskow, Gatra.com - Pengadilan Rusia telah melarang organisasi yang didirikan oleh Alexey Navalny dengan melabeli mereka "ekstremis". Sebuah langkah yang dikritik oleh pendukung pemimpin oposisi sebagai bagian dari kampanye untuk memberangus lawan Presiden Vladimir Putin, beberapa bulan sebelum pemilihan legislatif.

Pengadilan Kota Moskwa memutuskan mencegah orang-orang yang terkait dengan Yayasan Pemberantasan Korupsi (FBK) Navalny dan jaringan kantor regionalnya di seluruh Rusia untuk mendapatkan jabatan publik.

Label tersebut juga berarti bahwa orang-orang yang telah bekerja, yang menyumbang, dan bahkan mereka yang hanya membagikan materi organisasi tersebut dapat dituntut dan menerima hukuman penjara yang berat.

“Ditemukan bahwa organisasi-organisasi ini tidak hanya menyebarkan informasi yang menghasut kebencian dan permusuhan terhadap pejabat pemerintah, tetapi juga melakukan tindakan ekstremis,” ujar Alexei Zhafyarov, juru bicara jaksa, dikutip aljazeera, Rabu (9/6).

Sebagai informasi, saat ini daftar “organisasi ekstremis” Rusia terdiri lebih dari 30 entitas, termasuk kelompok bersenjata ISIS, Al-Qaeda dan Jehova's Witness.

Alexey Navalny, saingan paling menonjol bagi Putin, ditangkap pada Januari lalu setelah kembali dari Jerman, di mana ia menghabiskan lima bulan untuk memulihkan kesehatan setelah menerima racun saraf yang ia tuduh sebagai tindakan Kremlin. Meski, tuduhan tersebut ditolak oleh para pejabat Rusia.

Kantor Navalny di sejumlah wilayah Rusia telah ditutup pada April lalu setelah jaksa mengeluarkan perintah untuk menangguhkan kegiatan mereka sambil menunggu keputusan pengadilan, namun rekan pemimpin oposisi itu telah berjanji untuk melanjutkan pekerjaan mereka dalam format yang berbeda.

Yayasan yang didirikan Navalny telah beroperasi sejak 10 tahun lalu, tanpa henti menargetkan para pejabat senior pemerintah melalui video yang merinci tuduhan korupsi terhadap mereka. Video itu pun ditonton secara luas.

Salah satu video terbarunya telah ditonton 117 juta kali di YouTube, mengklaim bahwa terdapat sebuah istana mewah di tepi Laut Hitam yang dibangun untuk Putin melalui skema korupsi yang rumit. Kremlin telah membantah bahwa bangunan tersebut memiliki keterkaitan dengan Putin.

Navalny turut mengendalikan kantornya di seluruh Rusia untuk mengorganisir protes anti-Kremlin dan menerapkan strategi Smart Voting, sebuah proyek untuk mendukung para kandidat yang digadang akan mengalahkan wakil-wakil yang berasal dari partai Rusia Bersatu, yang saat ini dominan duduk di jajaran kekuasaan Kremlin.