Purworejo, Gatra.com- Lembaga Analis dan Konsultan Politik Indonesia, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil surveinya yang bertajuk Potret Kondisi Sosial dan Konfigurasi Politik Tahun 2024. Adapun hasil survei tersebut merupakan review termin kedua survei berkala yang telah dilakukan sebelumnya pada bulan Februari 2021.

 

Dalam rilis yang dikirimkan kepada awak media, Sabtu (5/6), survei dimulai tanggal 27 Mei hingga 1 Juni 2021. Sebanyak 1.600 responden di 34 provinsi secara proporsional telah memberikan jawaban. Survei menggunakan metode Multistage Random Sampling didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasakan puas terhadap kinerja Pemerintah Jokowi dan KH Maruf Amin.

 

"Kinerja Jokowi dan Maaruf Amin cukup diapresiasi oleh masyarakat sehingga kepuasan publik mencapai 61,32%. Namun ada 25,77% masyarakat yang menganggap kinerja Pemerintah belum memuaskan," terang Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui siaran persnya.

 

Secara umum masyarakat Indonesia menganggap Pemerintah unggul di beberapa sektor seperti infrastruktur dan tata ruang wilayah, pelayanan publik dan birokrasi, pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) serta sektor energi dan sumber daya alam (SDA).

 

"Publik menganggap bahwa Pemerintah mampu mengoptimalisasi sektor infrastruktur dan tata ruang wilayah yang mencapai 45,52%, kemudian sektor pelayanan publik dan reformasi birokrasi sebesar 23,51%, di sektor Pendidikan dan Sumber Daya Manusia mendapatkan 22,91% serta persoalan energi dan sumber daya alam yang mendapat 8,06 % kepuasan publik," ungkap Herry.

 

Disisi lain, Herry menyebutkan bahwa, sebagian masyarakat Indonesia menyoroti beberapa sektor yang dianggap belum mampu dioptimalkan oleh Pemerintahan  Jokowi. "Terus terang sektor yang dianggap kelemahan pemerintah hari ini adalah perekonomian dan industri yang mendapatkan 30,52%, Komitmen terhadap anti korupsi yang mencapai 22,35%,  kemudian sektor kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan sebesar 18,06% serta persoalan perikanan dan kelautan yang mendapatkan 9,51% ketidakpuasan publik," pungkasya.