Kupang, Gatra.com - DPP PDI Perjuangan memutuskan mencabut dukungan serta rekomendasi terhadap Bupati Alor, Amon Jobo dan Wakilnya Imran Duru. Ini dilakukan menyusul video viral yang menunjukkan Amon memaki-maki Menteri Sosial Tri Rismaharini dan mengusir staf Kemensos dirumah jabatan Bupati Alor

Pada Pilkada serentak 2017 lalu, DPP PDIP melalaui surat nomor: 3628/IN/DPP/XI/2017, tanggal 30 November 2017 memberikan rekomondasi kepada calon Bupati Alor Amon Djobo dan Wakil Bupati Imran Duru.

Namun melalui surat tertanggal 2 Juni 2021 bernomor 2922/IN/DPP/VI/2021 yang ditandatangani oleh Ketua bidang kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto dan ditujukan kepada DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Alor mencabut kembali rekomendasi dan dukungan kepada Bupati Alor dan Wakilnya.

“Saya belum mendapat pemberitahuan resmi dari DPP PDI Perjuangan tentang pencabutan rekomendasi dan dukungan terhadap terhadap saya dan Wakil Bupati Imran Duru. Namun saya sudah mengikuti surat tertanggal 2 Juni itu di media sosial. Saya sangat sesalkan,” kata Amon Djobo ( 3/6).

Bila surat pencabutan rekomendasi tersebut sudah dikeluarkan oleh DPP PDIP jelas Amon maka sangat disesalkan. Apalagi bila pencabutan dukungan dan rekomendasi tersebut berkaitan dengan video yang saat ini sedang viral.

“Saya sangat sesalkan pencabutan rekomondasi dukungan tersebut. Itu merupakan hak DPP PDIP dan sah–sah saja,” tegas Amon.

Amon menyesalkan kebersamaannya dengan PDIP yang sudah lama terjalin namun terhenti sampai hanya karena dasar sebuah video yang viral.

“Sekali lagi saya sangat sesalkan. Namun keputusan sudah ada. Amon Djobo. Karena itu saya berterima kasih kepada PDIP yang telah memberikan rekomendasi dan dukungan pada pilkada serentak tahun 2017 lalu,” katanya.

Lebih lanjut Amon menjelaskan dalam video tersebut sama sekali tidak pernah menyudutkan atau menyebutkan PDIP. Dia marah lantaran adanya kesalahan dalam tata kelola penyaluran bantuan kepada korban bencana Seroja yang dilakukan Kementerian Sosial.

“Saya akui marah saat itu. Persoalan sesungguhnya sudah selesai. Namun tanpa konfirmasi dan klarifikasi kepada saya dan DPP PDIP langsung mengeluarkan rekomondasi pencabutan. Saya terima karena itu hak mereka,” tutup Amon.

Pencabutan rekomondasi DPP PDIP kepada Bupati Alor ini dibenarkan anggota DPR RI Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDIP

“ DPP PDI Perjuangan telah mencabut rekomendasi dan dukungan pada Amon Jobo sebagai Bupati Alor ,” kata anggota Andreas anggota DPR RI Dapil NTT 1 meliputi Flores, Lembata, dan Alor, ini.

Andreas menegaskan perilaku Bupati Alor Amon yang mencaci maki Menteri Sosial dan Ketua DPRD Alor dianggap sangat tidak pantas dilakukan.

“ Ini tidak pantas. Apalagi dengan kata-kata makian yang sangat jorok disertai ancaman merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan. Apalagi oleh seorang Bupati ,” tegas Andreas.