Karanganyar, Gatra.com - Perum Perhutani KPH Surakarta menolak kerjasama baru pengelolaan hutan untuk bisnis pariwisata. Sejauh ini hanya disetujui 21 lokasi yang dikerjasamakan dengan swasta. Itu pun belum semua terealisasi.

Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) Surakarta, Sugi Purwanta mengatakan terdapat 21 perjanjian kerjasama (PKS) telah disetujui Perhutani dengan swasta terkait pembukaan tempat wisata di wilayah hutan Lawu. Tempat wisata itu menawarkan edukasi, hiburan, rekreasi dan kuliner. PKS tersebut berlaku multiyears.

21 lokasi yang dikerjasamakan itu berada di Karanganyar saja. Belum termasuk di wilayah lainnya seperti Wonogiri dan Klaten. Dari sekian banyak obyek, SK sudah ada lama jauh sebelum saya menjabat. Namun saya berkomitmen tidak akan menambah PKS baru. Saya berharap siapapun yang melanjutkan jabatan KKPH juga berkomitmen sama, kata Sugi kepada wartawan di Karanganyar, Senin (31/5).

Dirinya khawatir timbul gejolak para pencinta lingkungan perihal kontrak baru penggunaan lahan hutan. Terakhir kali berkasus, para pecinta lingkungan mengadakan aksi unjuk rasa di Gondosuli, Tawangmangu, Karanganyar, Jateng pada Januari 2020 silam. Pemicunya, pekerja menebang pohon pinus dengan dalih membuat area parkir sebuah resort.

Usai muncul kasus tersebut, Sugi lebih berhati-hati membuat kebijakan terutama pemangkasan pohon. Bahkan jika penebangan pohon untuk kepentingan keselamatan warga.

"Satu pohon yang akan ditebang, pertimbangannya ke pimpinan dan stakeholder setempat dengan tembusan ke BPBD. Ada yang izin ditebang sudah keluar, belum dieksekusi selama berbulan-bulan. Khawatir bagaimana reaksi sekitar," katanya.

Sugi menyebut pertimbangan lain Perhutani tidak menambah kerjasama penggunaan lahan hutan, yakni belum adanya mitra yang telah menandatangani kontrak kerjasama, merealisasikan perencanaannya. Dari 21 yang telah mengantongi izin prinsip dari Perhutani, baru 15 yang beroperasi. Diantaranya Sakura Hill, Bukit sakura Lawu, kembang Pinus, Mongkrang View, Embun Lawu, The Lawu park dan New Sekipan.

Sedangkan yang belum beroperasi seperti Jumog Putri dan Wonolawu.

Wakil KKPH Surakarta, Susilo Winardi mengatakan pihaknya masih mengevaluasi masterplan dari mitra yang telah mengantongi izin prinsip.

"Pada intinya tidak boleh menebang pohon di hutan Lawu," katanya.

Ia mengatakan usai kasus penebangan liar pada Januari 2020 lalu, pengembangan wisata di hutan Lawu mendapat warning dari Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.