Jakarta, Gatra.com- Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, Bidang Ekonomi & Keuangan (EKUIN) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni turut mengomentari terkait wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Sebelumnya, pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPn) tahun depan, dari 10% menjadi 15% sesuai batas maksimum yang tertulis dalam UU PPn. Rencana ini sedang digodok untuk kemudian mendapat persetujuan DPR RI.

Seperti diketahui, PPn merupakan pajak yang dipungut negara dalam transaksi jual-beli barang atau jasa wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang berstatus pengusaha kena pajak (PKP). Niatan pemerintah menaikkan PPn ini tak lepas dari realisasi penerimaan pajak yang pada 2020 mengalami kontraksi 19,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Farouk berpandangan bahwa menaikan tarif PPn merupakan langkah yang terlalu simplistis. Menurutnya, tidak bisa serta merta PPn dinaikkan tanpa evaluasi menyeluruh terlebih dahulu. “Realisasi penerimaan pajak 2020 adalah Rp1.070 triliun, atau 89,3% dari outlook akhir tahun. Ada shortfall mencapai Rp128,8 triliun. Perlu dievaluasi apakah itu disebabkan target pemerintah yang tidak realistis, sistim perpajakan kita yang tidak kompetitif, ada kebocoran-kebocoran atau hal-hal lainnya,” ujarnya dilansir dari keterangan tertulisnya (28/05).

Lebih jauh, Farouk turut menyinggung Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang menyebutkan, pemerintah berwenang menetapkan defisit anggaran melampaui 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) selama penanganan pandemi Covid-19.

Kini, pemerintah sedang menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Tersirat bahwa penyusunan ini mengandung upaya pemerintah untuk menyikapi defisit anggaran negara yang akan kembali patuh pada aturan 2 persen pada akhir 2022 nanti. Di antara dua opsi besar yang ada, Farouk menilai bahwa pemerintah agaknya sedang condong memilih peningkatan penerimaan daripada pemotongan belanja untuk mengatasi persoalan defisit anggaran negara. “Dibanding memilih sikap hemat seperti dicontohkan misalnya oleh Bung Hatta, pemerintah agaknya lebih memilih menggali sumber-sumber dana dari masyarakat dengan cara menaikkan pajak pertambahan nilai (PPn) dari 10 persen menjadi 15 persen,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Farouk turut membantah pernyataan Kementerian Keuangan, Sri Mulayani yang mengatakan secara internasional PPn yang ada di Indonesia termasuk rendah. “Tidak juga, beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Amerika Serikat mempunyai tarif PPn yang lebih rendah berkisar antara 5% dan 7%,” jelas Farouk.

Mengutip Ibn Khaldun, Farouk mengatakan bahwa pajak yang tinggi hanya akan menekan ekonomi yang akhirnya menurunkan penerimaan pajak itu sendiri. Ibn Khaldun menganalisa bahwa kemajuan ekonomi sebuah dinasti tidak terlepas dari penghasilan pajak tinggi yang disebabkan oleh ‘tingkat persentase pajak yang rendah’. Sebaliknya, kesulitan ekonomi yang pada umumnya merupakan akhir dari sebuah dinasti disebabkan oleh tingkat persentase pajak yang tinggi, berdampak terhadap mengecilnya pendapatan pemerintah melalui pajak.

Analisa Ibn Khaldun ini, jelas Farouk, pernah dikutip oleh salah satu Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan, ketika akan menerapkan kebijakan pemotongan pajak.  “Ibn Khaldun memahami bahwa tarif pajak dan pendapatan pajak adalah dua hal yang berbeda. Tarif pajak yang tinggi bukan jaminan bahwa pendapatan pajak akan maksimal. Salah-salah justru menghambat upaya kerja masyarakat,” ujar alumnus Birmingham University UK ini.

Dengan demikian, jelas Farouk, rencana pemerintah menaikkan PPn bisa jadi bumerang yang membuat kemampuan ekonomi masyarakat makin tergerus. Terlalu banyak yang dipertaruhkan jika rencana ini terealisasi. “Ruang fiskal memang terbatas, tetapi aparat Kemenkeu khususnya Menteri Keuangan jangan kehilangan akal sehat dan kreativitas untuk menggenjot penerimaan negara. Ada risiko ekonomi dan politik yang besar di balik rencana kenaikan PPn itu,” kata Farouk.

Ia menjelaskan, masih ada cara lain dengan misalnya mengoptimalkan pajak orang super kaya seperti apa yang dilakukan Presiden AS Joe Biden. Dalam administrasi pemerintahannya, Biden melakukan distributive justice dengan merencanakan peningkatan pajak 39,6 persen terhadap kelompok super rich di Amerika yang jumlahnya hanya satu persen dari populasi penduduk. Joe Biden mengirimkan pesan yang kuat bahwa ia berpihak kepada kelompok miskin, para buruh, serta pekerja kelas menengah ke bawah yang bekerja untuk keluarga dan anak-anaknya.

“Lewat pajak itu Biden membantu pendidikan, kesehatan, dan child care masyarakat miskin. Biden juga berencana meningkatkan pajak untuk korporasi-korporasi besar dan multinasional di mana penerimaan tersebut digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas infrastruktur di Amerika. Langkah itu dapat menjadi inspirasi yang layak ditiru,” pungkas Farouk Alwyni.