Kebumen, Gatra.com – Kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) atau yang lebih dikenal sebagai guru honorer masih menjadi isu di mana pun. Honor mereka masih sangat jauh dari biaya hidup layak atau pun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Isu kesejahteraan itulah yang diperjuangkan oleh Pengurus DPD Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Kebumen, Jawa Tengah, saat beraudiensi dengan Bupati Arif Sugiyanto dan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih. Pengurus PGMI menyampaikan beberapa harapan menyangkut kesejahteraan para guru, bantuan untuk sekolah, serta bantuan sarana prasarana sekolah.

"Kedatangan kami, pertama; untuk silaturahmi, halalbihalal, kemudian kami ingin menyampaikan aspirasi dari para guru madrasah kepada bupati dan wakil bupati. Antara lain menyangkut kesejahteraan para guru honorer dan bantuan sarana prasarana," kata Ketua PGMI Kebumen, Budi Asyamsyu di Pendopo Kebumen.

Budi mengungkapkan, di Kabupaten Kebumen, jumlah guru madrasah yang non-PNS total 2.624 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.606 guru honorer belum bersertifikasi. Ia berharap agar para pendidik anak-anak Kebumen bisa mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah.

"Kita tahu Pak Bupati punya program SIRUP [program insentif guru PAUD, TK, SD, dan SMP]. Kami berharap para para guru honorer dari madrasah yang belum terima sertifikasi, juga bisa mendapat bantuan insentif dari pemerintah," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/5).

Pada tahun sebelumnya, para guru honorer sudah mendapatkan dana insentif Rp700 ribu per bulan. Dana insentif itu khusus untuk guru PAUD, TK, MI, dan MTS.  "Tahun ini kami akan mengajukan 1.606 guru madrasah agar bisa terakomodir dalam program SIRUP," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Arif Sugiyanto menyatakan, pihaknya tetap akan memikirkan nasib kesejahteraan para guru honorer melalui program SIRUP.

"Salah satu ciri dari pendidikan yang berkualitas adalah guru dan tenaga pengajarnya harus sejahtera. Insyaallah untuk pemberiaan dana insentif bagi guru bisa kembali dicairkan pada tahun 2022, sekarang sudah bisa mulai diajukan," kata Arif.

Hanya saja, lanjut Arif, untuk bantuan sarpras serta pembangunan infrastruktur sekolah, ia memastikan sampai tahun 2022, tidak ada karena keterbatasan anggaran. Selain dana banyak tersedot untuk penanganan wabah Covid-19, tahun ini Pemkab akan membuka lowongan CPNS  dengan kuota sebanyak 2.503 formasi.

Pemkab masih harus menganggarkan Rp139 miliar untuk menggaji ASN. Arif mengatakan, bantuan untuk sarpras dan infrastruktur bisa dianggarkan tahun 2023 saat anggaran 'longgar'.