Jakarta, Gatra.com- Meskipun kelompok teroris yang menamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menyiapakan medan perang, pihak aparat keamanan emoh menanggapi. Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyusun strategi persuasif untuk mengajak kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Lagakak Telenggen kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kita kan masih mau berkomunikasi dengan dia (Lekagak). Kalau dia turun saya dengan bapak Pangdam akan jemput dan perlakukan dia sebagaimana warga negara lainnya," kata Mathius kepada wartawan di kantornya, Kamis (27/5).

Namun respon mengejutkan diberikan pihak KKB yang menolak berdialog dengan Kapolda. "TPNPB-OPM itu organisasi besar yang telah lama berjuang, yaitu 58 tahun berjuang untuk menuntut hak politik penentuan nasib sendiri Karena hak politik ini telah dirampas melalui invasi militer sejak 1 Mei 1963. Oleh karena itu, TPNPB-OPM tidak bisa bicara dengan orang bawahan seperti Kapolda," kata Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, (28/5).

Menolak berdialog degan Kapolda, TPNPB menuntut berunding dengan Presiden Jokowi. "Karena TPNPB mempunyai kedudukan yang tinggi, maka layak duduk di meja perundingan dengan Presiden Indonesia. Tidak layak TPNPB-OPM duduk bersama orang bawahan," katanya.

TPNPB meminta perundingan dengan wasit PBB. "Yang Kami ajukan kepada pemerintah Indonesia adalah perundingan segitiga yang dapat dimediasi oleh Badan Organisasi PBB. Dan Kapolda tidak punya kapasitas berunding dengan TPNPB atas nama rakyat bangsa Papua," katanya.

Niat baik untuk berdialog yang diusung pemerintah rupanya bertepuk sebelah tangan. Strategi persuasif itu menurut Kapolda diambil usai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkunjung ke Papua. Selama ini, aparat keamanan belum pernah mencoba menjalin komunikasi dengan pimpinan KKB.

Kapolda berharap dengan berdialog dengan pimpinan KKB maka penyelesaian masalah dengan KKB tanpa perlu kekerasan. "Kami berharap ada hal saling menguntungkan. Selama ini belum dicoba. Saya berharap semua masyarakat yang mencintai Tanah Papua ini damai, mari satu hati," ajaknya.